Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026: Memperkuat Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Agenda Prioritas Nasional
Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI
Depok, 1 Desember 2025 – Universitas Indonesia melalui FEB UI dan PEBS FEB UI resmi meluncurkan Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026 di Kampus FEB UI, Depok. Acara ini menghadirkan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI 2019–2024, bersama Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, sebagai keynote speakers.
Kegiatan dibuka oleh Yulianti Abbas, Ph.D. (Dekan FEB UI) dan Nur Kholis, M.S.E. (Wakil Kepala PEBS FEB UI), serta turut menghadirkan sambutan dari Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D. (Wakil Rektor UI). Melalui forum ini, FEB UI menegaskan komitmennya memperkuat arah kebijakan ekonomi syariah nasional dan mendorong strategi pengembangan ekonomi syariah yang inklusif serta mendukung Agenda Prioritas Nasional.
Pemerintah saat ini tengah mendorong percepatan agenda pembangunan nasional, meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, industrialisasi halal, serta pengurangan kesenjangan. Dalam konteks tersebut, ekonomi dan keuangan syariah memiliki ruang strategis untuk memperluas kontribusi melalui penguatan industri halal, pengembangan pasar keuangan syariah, serta inovasi instrumen keuangan sosial Islam.
Dalam sesi pembuka, rangkaian sambutan para pimpinan UI dan tokoh nasional menegaskan peran sentral akademisi dalam mendorong arah kebijakan ekonomi syariah Indonesia. Nur Kholis, M.S.E., Wakil Kepala PEBS FEB UI, membuka diskusi dengan menekankan komitmen PEBS sebagai center of excellence sejak 2006, yang secara konsisten menghadirkan riset strategis dan relevan bagi regulator maupun industri. Komitmen ini diperkuat oleh Yulianti Abbas, Ph.D., Dekan FEB UI, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan menyoroti kehadiran K.H. Ma’ruf Amin sebagai Dewan Penasehat PEBS FEB UI. Langkah strategis ini juga ditegaskan dalam sambutan Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI bahwa penguatan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, baik pada sektor keuangan, industri halal, maupun keuangan sosial, menuntut peningkatan riset berbasis bukti, penyediaan talenta unggul, dan perluasan kolaborasi strategis agar kontribusinya semakin inklusif dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut selaras dengan keynote speech Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, yang menekankan urgensi pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah sebagai payung hukum nasional untuk menyatukan regulasi sektoral yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Beliau menekankan bahwa konsolidasi regulasi menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah agar lebih terintegrasi dan mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, sekaligus mendorong PEBS FEB UI untuk terus berperan aktif dalam penyusunan kajian akademik yang mendasari pembaruan kebijakan.
Melalui sambutan daring, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menegaskan posisi strategis ekonomi dan keuangan syariah dalam mempercepat agenda prioritas nasional, khususnya melalui penguatan industri halal, percepatan sertifikasi halal, dan perluasan pembiayaan syariah bagi UMKM. Ia menyambut ISEO 2026 sebagai rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, berbasis data, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Arah Kebijakan dan Proyeksi Strategis ISEO 2026
Sesi panel membuka ruang diskusi mendalam mengenai peran strategis ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJMN 2025–2029. Dipandu oleh Tika Arundina, Ph.D., sesi ini menghadirkan sejumlah narasumber kunci.
Dalam sesi panel, para narasumber menyoroti peran strategis ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D. memaparkan proyeksi ISEO 2026 yang menempatkan ekonomi syariah sebagai pendorong pencapaian target nasional, mulai dari penurunan kemiskinan ekstrem, akselerasi MBG, hingga penguatan layanan dasar, serta menegaskan perlunya peningkatan rasio aset keuangan syariah, penghimpunan ZIS-DSKL, pengembangan wakaf uang, dan percepatan pertumbuhan industri halal agar mampu menopang target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Senada dengan itu, KH. Sholahudin Al Aiyub menekankan urgensi harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan melalui KNEKS, khususnya dalam standardisasi halal, riset dan inovasi, serta pembiayaan syariah bagi UMKM. Ia menegaskan perlunya koordinasi yang selaras antara pusat dan daerah, di mana KDEKS berperan sebagai simpul pelaksana agar program berjalan efektif hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
KNEKS saat ini memprioritaskan agenda strategis MEKSI 2025–2029, mulai dari penguatan industri dan ekspor halal, pendalaman pasar keuangan syariah, peningkatan dana sosial Islam, hingga integrasi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Tapera dan FLPP, serta penguatan ekosistem pesantren sebagai basis inklusi dan pemberdayaan ekonomi.
Perspektif lain disampaikan Prof. Jaenal Effendi, yang menyoroti peluang besar dalam penguatan ekosistem haji dan umrah melalui integrasi rantai nilai, standardisasi layanan, dan pemanfaatan teknologi digital, mengingat besarnya permintaan yang tercipta dari jutaan jemaah terhadap sektor logistik, konsumsi, kesehatan, akomodasi, dan industri halal.
Melengkapi diskusi, Mochamad Yut Penta menegaskan komitmen Bank Syariah Nasional dalam memperluas pembiayaan sektor produktif melalui inovasi digital, peningkatan inklusi, dan penguatan ekosistem nasabah, serta menyoroti potensi pertumbuhan signifikan dari pembiayaan perumahan syariah sebagai motor penggerak ekonomi.
Mendorong Ekosistem Ekonomi Syariah yang Terintegrasi
Sebagai penutup, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Di tengah percepatan agenda nasional yang menuntut pertumbuhan inklusif, ketahanan pangan dan energi, dan penguatan industri halal, sektor ekonomi syariah memiliki ruang strategis untuk memperluas kontribusi.
Dengan penguatan tata kelola, inovasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas SDM, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah diharapkan mampu menjadi pendorong signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional serta memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di masa depan.