Kontribusi IAI dalam Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
JAKARTA – Bincang Bisnis bersama Ikatan Akuntan Indonesia yang disiarkan oleh Jak TV, Rabu (26/6/2019), menggelar dialog berita yang bertemakan “Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”.
Acara ini dipandu oleh host Isnaeni Achdiat, yang merupakan Partner EY, Anggota DPN IAI dan dosen Departemen Akuntansi FEB UI. Narasumber yang dihadirkan ialah Prof. Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan RI atau Ketua DPN IAI), Lis Sutjiati (Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika RI), dan Arif Zamani (co-Founder Sayur Box).
Kontribusi Akuntan Profesional bagi perkembangan ekonomi kerakyatan sesuai prinsip ekonomi kerakyatan dilakukan dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, sehingga mampu meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas bagi seluruh entitas, baik mikro, kecil, menengah hingga korporasi besar.
Wakil Menteri Keuangan RI/Ketua DPN IAI, Mardiasmo mengatakan ekonomi kerakyatan merupakan suatu usaha/kegiatan yang terdiri dari rakyat jelita dan jelata bersifat inklusif, namun tidak eksklusif yang dapat menampung seluruh rakyat Indonesia.
Program yang telah dicanangkan oleh menteri keuangan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, yaitu APBN yang dijadikan sebagai fiscal tools atau alat untuk memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat dan alokasi bantuan sosial.
Esiensi ekonomi kerakyatan terdiri dari ekonomi UMKM yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. “Dalam terkaitannya dengan IAI ialah harus bisa membangun sistem/standar akuntansi untuk rakyat. Jangan sampai UMKM direpotkan dengan keberadaan akuntansi sehingga kita memberikan layanan penyediaan,” jelasnya.
Saat ini, IAI mempunyai akuntansi yang bergerak untuk perekonomian ummat, yaitu Pedoman Akuntansi Pondok Presantren. Ini merupakan suatu lembaga profesional yang mempunyai integritas, akuntabilitas, kemampuan, dan pengalaman.
Selain itu, IAI sudah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis online bagi entitas mikro kecil dan menengah. “Kita mencoba memberikan pelayanan konsultasi jasa yang disediakan wadah berupa Kantor Jasa Akuntan (KJA) di seluruh provinsi Indonesia bagi akuntan dalam mendukung Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital,” tambahnya.
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Lis Sutjiati mengemukakan bahwa Menkominfo RI telah menggagas program baru dengan bekerjasama antara semua ekosistem player dan 18 kementerian yang terkait. Masalah digitalisasi ini bukanlah masalah teknologi, namun perubahan tatanan dunia.
Untuk itu, Menkominfo mengeluarkan 31 inisiatif untuk menjawab permasalahan tersebut salah satunya Perpres No. 74 yang terkait dengan peta jalan ekonomi digital. Sementara itu, pemerintah memfasilitasi program penerapan, di antaranya program 1000 start-up, 8 juta UMKM go-digital (online) bekerjasama dengan market place Indonesia.
“Ekonomi kerakyatan ini merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Menteri Menkominfo RI sudah mengalokasikan afirmasi dengan dana usul dialokasikan untuk membangun palaparing di seluruh Indonesia yang terhubung oleh fiber optik untuk mewujudkan merdeka signal dalam berkomunikasi,” katanya.
Sedangkan, co-Founder Sayur Box, Arif Zamani berpendapat bahwa inti dari ekonomi digital dimulai dengan berkembangannya perusahaan start-up untuk menjawab masalah infisiensi yang berada di market. Sayur Box ini terlahir sebagai aplikasi untuk menginfisiensikan market terhadap para petani dalam memasarkan hasil panennya. Dan saat ini, Sayur Box bekerjasama dengan Menkominfo.
“Oleh karena itu, generasi muda bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan suatu usaha atau bisnis berbasis digital seperti Sayur Box ini,” tutupnya. (Des)
