Ari Kuncoro Paparkan Strategi untuk Gali Sumber Dana Kebutuhan Pembangunan
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – Dari tahun ke tahun, anggaran dana dalam APBN tidak mampu mengimbangi kebutuhan untuk pembangunan, baik infrastruktur maupun SDM di Indonesia. Kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp24.214,5 triliun dengan kemampuan APBN sekitar 20–25 persen untuk membiayai program lima tahun ke depan.
Dana APBN tersebut merupakan angka proyeksi kebutuhan total untuk lima tahun ke depan. Dihitung dari target pertumbuhan yang ingin dicapai, efisiensi dari investasi. Maka konsep sebenarnya ialah kebutuhan total dan pemerintah menjadi pemicu atau fasilitator. Bahkan kalau seandainya pemerintah mempunyai dana lebih sedikit, maka perlu fokus pada sektor dengan efek multiplier.
Ada beberapa skema pembiayaan yang sudah kita lakukan dan strateginya berasal dari pendanaan non-pemerintah, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. “Selain itu, skema pembiayaan investasi non-anggaran yang diambil bisa mengoptimalkan kebutuhan pembanguan dengan menggabungkan kekuatan dari bank BUMN dan obligasi pasar modal,” ucap Ari Kuncoro selaku Dekan FEB UI sekaligus narasumber dalam acara Hot Economy “Gali Sumber Dana Pembangunan” di BeritaSatu TV, pada Kamis (25/7/2019).
Ini suatu skema bahwa di dunia ini tidak sekaligus tetapi perlu bertahap dalam membangun infrastruktur. Ada suatu proyek di daerah dengan penduduk sangat padat, misalnya proyek jalan tol yang dibangun tanpa bantuan pemerintah, swasta pun bisa ikut terlibat.
Apabila ada infrastruktur yang memadai di suatu daerah maka akan terjadi sesuatu termasuk perekonomian. Pemerintah harus mengawali dan menggenjot pembangunan infrastruktur memadai untuk menarik masuk investor swasta. “Karena pemerintah mempunyai satu sifat yang tidak dimiliki oleh swasta yakni berdaulat, dengan artian bahwa segala situasi yang terjadi pasti terdapat solusi,” tambahnya.
Maka perlu strategi untuk menarik minat investor dalam membangun infrastruktur terutama ke daerah pelosok atau tertinggal. Sementara itu, juga bisa menciptakan proyek dengan skema syariah tetapi kompenan nya juga berasal dari syariah, seperti Pantai Syariah di Banyuwangi yang bisa menambah dana untuk pembiayaan pembangunan.
“Tentu, perlu kreativitas dan mindset/image dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan sehingga tercapainya the rising middle class,” tegasnya.
Pemerintah menyusun 7 agenda pokok untuk pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan (RPJMN 2020–2014), di antaranya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pembangunan berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan SDM yang berkualitas & berdaya saing, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi & pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dengan meningkatkan ketahanan bencana & perubahan iklim, dan memperkuat stabilitas Polhukhankam & transformasi pelayanan publik.
“Oleh karena itu, stimulus untuk mengoptimalkan keterlibatan BUMN dan swasta dalam menggali lebih banyak lagi sumber dana pembangunan kita melalui jasa kreatif yang dihasilkan dari penjualan tiket (kuliner, jalan-jalan, nonton konser, dan sebagainya), memanfaatkan generasi milenial, dan memikirkan untuk bergerak ke industri 5.0 (artificial intelligent, robotic, dan sebagainya),” tutupnya. (Des)
