Menkeu Sri Mulyani dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti Bekali Mahasiswa Baru FEB UI dengan Kuliah Kebijakan Ekonomi Fiskal dan Moneter
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – Dalam menyambut awal perkuliahan mahasiswa baru tahun ajaran 2019-2020, Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI selenggarakan Kuliah Perdana dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi 1 yang berlangsung di Auditorium Soeria Atmadja, pada Senin (2/9/2019). Kuliah ini dibuka oleh Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, Teguh Dartanto.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan ilmu ekonomi berbicara tentang masyarakat secara individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi mikro dan makro. Perbedaannya, bila ekonomi mikro berhubungan dengan choices individuals & bisnis, sedangkan makro berhubungan dengan kinerja tentang perekonomian suatu negara atau perusahaan secara nasional maupun global.
Menurut ilmu ekonomi, cara memproduksi barang/jasa di masyarakat akan membutuhkan faktor produksi, seperti lokasi, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. “Faktor tersebut melihat dampak terhadap siapa saja yang mendapatkan good and service yang terbagi menjadi dua, yaitu self interest artinya Anda membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan pilihan terbaik, dan social interest artinya pilihan atau kebijakan terbaik yang berdampak bagi masyarakat luas,” ucap Sri Mulyani di tengah-tengah pemaparan kuliah perdananya.
Sementara, prinsip ekonomi menentukan bagaimana seseorang mengambil keputusan, misalnya dengan cara tukar-menukar, orang rasional berpikir kritis, orang merespon insentif (terkadang mendorong untuk bertindak). “Ekonom sebagai ilmuwan sosial membedakan dua jenis pernyataan, di antaranya pernyataan positif yang dapat diuji dengan pengecekan secara fakta, dan pernyataan normatif dengan mengemukakan pendapat yang tidak dapat diuji. Maka, seorang Ekonom membutuhkan 5 keahlian (skill), di antaranya pemikiran yang kritis (critical thinking), analitis (analytic), kemampuan matematika (math skill), kemampuan menulis (writing skill), dan komunikasi verbal (verbal communication),” imbuhnya.
Efisiensi dan kepentingan sosial hal yang bisa dipergunakan untuk sumber daya menjadi efisien jika tidak mungkin membuat seseorang lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Kepentingan sosial terhadap kebijakan ekonomi fiskal yang diambil oleh pemerintah membutuhkan ‘bagian yang adil’ dan menjadi gagasan yang sangat dipegang.
Market bisa membuat keputusan untuk mengatur kegiatan bagi masyarakat umum dan biasanya menjadi landasan yang baik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. “Maka, pemerintah berpotensi dapat mengambil kebijakan ekonomi fiskal Indonesia dari meningkatkan hasil pasar dengan memperbaiki kegagalan pasar atau dengan mempromosikan kesetaraan ekonomi yang lebih besar,” tambahnya.
“Pelajaran mendasar tentang pengambilan keputusan individu, yakni orang menghadapi trade-off di antara tujuan alternatif, biaya tindakan diukur dalam hal peluang yang hilang, orang yang rasional mengambil keputusan dengan membandingkan biaya marjinal dan manfaat marjinal, dan orang mengubah perilaku mereka sebagai respon terhadap insentif yang dihadapi,” jelasnya.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sekaligus Ketua Iluni FEB UI, Destry Damayanti memaparkan bahwa moneter bila diartikan di dalam silabus ialah uang. Sedangkan, dalam ilmu ekonomi, moneter disebut sebagai kondisi arus barang & uang yang harus seimbang agar tidak terjadinya inflasi.
Perekonomian kita saat ini menghadapi situasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Volatility, artinya perubahan yang dinamis, cepat, tidak bisa diprediksi. Uncertainty, artinya kondisi saat ini tidak jelas & masa depan jadi lebih sulit diproduksi. Complexity, artinya berbagai faktor saling berkaitan setiap saat dengan instrumen & organisasi seperti labirin. Ambiguity, artinya kurang kejelasan sehingga informasi semakin gelap & membingungkan.
“Bauran kebijakan BI akan semakin diperkuat untuk memperkokoh ketahanan ekonomi Nasional dalam menghadapi risiko dampak hambatan ekonomi global yang belum kondusif, seperti kebijakan moneter untuk stabilitas & pertumbuhan dan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi terdiri dari kebijakan makro prudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, ekonomi keuangan syariah,” tutur Destry.
Transaksi kegiatan bank di seluruh Indonesia secara umum diawasi oleh 3 lembaga, yaitu OJK, BI, dan LPS. Perkembangan transaksi sistem pembayaran non tunai, terdiri dari transaksi digital banking, uang elektronik, kartu kredit, dan kartu ATM debet. Dalam hal ini, pemerintah mendukung pemanfaatan sistem digital untuk bantual sosial. Selain itu, di era digital, perkembangan e-commerce di Indonesia tren nya naik terus dengan populer produk yang ditransaksikan berupa fashion, handphone & aksesoris, personal care & kosmetik.
“Dengan itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk mengambil kebijakan dalam menjaga kestabilan harga demi mengamankan nilai tukar rupiah, mengembangkan sistem pembayaran, dan mendukung perekonomian Indonesia,” tutupnya. (Des)
