Ari Kuncoro: Inilah Tantangan Ekonomi Era Jokowi 2019 – 2024
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
JAKARTA – Pasangan terpilih Joko Widodo & Ma’aruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden & Wakil Presiden Periode 2019 – 2024. Pelantikan berlangsung di Gedung DPR/MPR RI berjalan secara khidmat dan dihadiri oleh pejabat negara & sejumlah perwakilan negara sahabat. Di dalam pidatonya dihadapan sejumlah anggota MPR serta tamu negara, Jokowi menyinggung tentang penyederhanaan eselon yang sesuai dengan penyederhanaan upaya birokrasi secara besar-besaran.
Presiden juga meminta kepada para Menteri terpilih, pejabat dan birokrat untuk serius menjamin tujuan program pembangunan. Bahkan, Beliau mengancam tidak segan akan mencopot jabatan siapapun yang tidak serius menjalankan program pemerintah. Sementara, Beliau juga berfokus pada pembangunan SDM, infrastruktur, dan penerbitan undang-undang besar serta transformasi ekonomi.
“Dalam hal ini, Indonesia mengakui bahwa dengan adanya penekanan pada SDM dan birokrasi sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas. Sekarang ini, zamannya birokrasi dimana harus mengolah data untuk bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga, tidak ada lagi saat rapat tanpa menggunakan data,” tutur Ari Kuncoro selaku Dekan FEB UI sekaligus Rektor UI Terpilih 2019 – 2024 dalam acara Market Review “Tantangan Ekonomi Jokowi 2019 – 2024” di IDX Channel, Senin (21/10/2019).
Sementara, jenis data sangat beragam, maka perlu dibantu juga dengan data analytic. Ini menjadikan era reformasi birokrasi untuk membuka pemikiran bagi yang tadinya hanya dalam struktural & menunggu perintah, maka sekarang ini yang dibutuhkan harus menjadi pro-aktif dan bisa membuat suatu data berbicara.
“Sedangkan, SDM yang dikembangkan sesuai kebutuhan saat ini bila ditinjau dari segi pendidikan maka perguruan tinggi harus menghasilkan teknologi & inovasi serta vokasi harus menghasilkan kompetensi yang bernilai tambah,” imbuhnya.
Di sisi lain, bila dilihat dari neraca perdagangan kita yang defisit harus diperbaiki dari segi basis minyak sawit dan beberapa manufaktur seperti onderdil mobil. Sementara, pembangunan infrastruktur tulang punggung/pendukung di setiap daerah harus segera dibangun. Memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dengan mengembangan & memperindah packaging menjadi daya tarik dan diprediksi bisa menghasilkan pendapatan negara/daerah.
“Seandainya perang dagang menjadi damai dagang maka Indonesia dipastikan bisa tumbuh perekonomiannya mendekati 5,6% dan terpenting bisa menjaga stabilitas, inflasi, daya beli, dan kurs rupiah jangan sampai melemah,” jelasnya.
Selaras dengan hal tadi, beberapa figur menteri yang dipanggil oleh Presiden memenuhi ekspektasi awal masyarakat. Namun, yang ditunggu ialah kebijakan turunan untuk bagaimana melaksanakan aksi nyata. “Menteri yang dibutuhkan saat ini mampu mengembangkan suatu kemampuan yang bisa melihat persoalan dan memberikan solusi. Sesuai dengan era saat ini, masyarakat ingin melihat sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Maka, kita harus bergerak dari yang tadinya konsep produk menjadi bisnis line,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, tantangan ekonomi era Jokowi 2019 – 2024 untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang berjaya dengan cara suatu produknya harus berbasis teknologi & inovasi bukanlah komoditi. Selain itu, teknologi & informasi sangat padat SDM yang harus berlandaskan research and development. Maka dari itu, perguruan tinggi tidak hanya menyiapkan SDM pintar dalam membaca text book saja, namun harus bisa berinteraksi/beradaptasi terhadap sesama. Dan pengelolaan birokrasi saat ini atau ke depannya harus berlandaskan reputasi & kredibilitas,” tutupnya. (Des)
