Ari Kuncoro Paparkan Strategi Wujudkan Mimpi Indonesia Maju
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
JAKARTA – Presiden Jokowi menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah yang disampaikan di hadapan 3000 pemimpin daerah pada Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia juga meminta semuanya berperan aktif dalam mendorong investasi dan ekspor. Ini semua dilakukan untuk cita-cita dan mimpi yang tidak pernah padam dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.
Pemerintah pun optimistis dapat mewujudkan harapan tersebut. Lantas apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah agar bisa mewujudkan Indonesia maju dan apa yang menjadi tantangannya. Ada 2 prioritas yang harus dibenahi oleh pemerintah yaitu banyaknya jumlah regulasi maka harus segera disederhanakan dan regulasinya tidak konsisten. Dalam hal ini, paling sukar kita mencoba memetakan mana yang tidak konsisten, karena kita punya regulasi di tingkat pusat dan daerah. Kedua-duanya mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Sehingga, menyebabkan investasi Indonesia turun dari pertumbuhan 5,01 ke leval 4,21. Kemudian, peringkat kita dalam hal perizinan menjadi 103 dari 140 negara yang disurvei.
“Sejak 5 tahun terakhir ini, pemerintah sudah berusaha merapihkan apa yang ada di pusat dan tinggal merapihkan yang di daerah. Mau tidak mau, kita harus menggunakan bantuan teknologi bernama hyperformance computing yang tidak bisa dilihat lagi oleh mata manusia. Selain itu, kita bisa menggunakan data analytic untuk memetakan mana yang bentrok. Dari situ, barulah kita bisa membuat semacam payung dan insentif terutama bagi pemerintah daerah yang tidak konsisten dengan pemerintah pusat. Untuk itu, kita perlu bangun kredibilitas,” kata Ari Kuncoro selaku Dekan FEB UI sekaligus Rektor UI Terpilih 2019 – 2024 yang menjadi narasumber dalam acara Hot Economy Berita Satu TV ‘Wujudkan Mimpi Indonesia Maju’, Kamis (14/11/2019).
Di sisi lain, pemangkasan 4 eselon menjadi 2 eselon bisa menjadikan mereka fungsionalis yang mampu menganalisis data dan menghargai keahlian serta kompetensi. Apabila kita melihat di daerah, setiap eselon memegang hak veto untuk proses perizinan.
Selain itu, strategi yang di daerah Jawa seperti Jawa Tengah yang menciptakan parameter zona. Di situ kita bisa kontrol bahwa pemerintah daerah yang paling bersahabat dengan investasi itulah yang akan dipilih. Terpenting, ada jaminan perlindungan terutama ada 2 perizinan dan tanah.
Efek positif dari desentralisasi ialah mereka iri dengan daerah-daerah lain yang maju dan dinamakan efek demonstrasi. Efek majunya daerah Jawa, akhirnya ditiru oleh daerah-daerah di luar Jawa. Konsep bahwa industri atau kegiatan ekonomi haruslah terpusat untuk meminimkan biaya logistik dan hal tersebut sudah terjadi pada birokrat daerah-daerah.
Tentu, ini mendapatkan respon dari masyarakat bahwa setiap pilkada, meraka akan memilih calon-calon yang bisa menjanjikan good governance dan menyejahterakan rakyat dengan kerja nyata. “Maka, pemerintah bisa memperkuatnya dengan memberikan insentif yang berasal dari dana alokasi khusus terutama bagi daerah berprestasi,” tutup Ari Kuncoro. (Des)
