Ari Kuncoro: Evaluasi Kinerja 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
JAKARTA – Proses transisi pemerintahan Jokowi di periode kedua ditandai dengan adanya rekonsiliasi dan kompromi antar elite politik yang pemilu lalu berkontesasi, baik di kabinet maupun di lembaga legislatif.
Perlu diketahui, evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang menjadi sorotan publik ialah Bidang Polhukam (Politik, Hukum, Keamanan). Di antaranya, Bidang Politik bahwa Presiden & DPR telah mendorong berbagai rancangan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Kemudian, di Bidang Hukum, KPK Jilid 5 telah resmi bekerja secara lengkap dengan Dewan Pengawas KPK, namun proses pemberantasan korupsi dinilai oleh banyak pihak masih dikatakan terhambat sejumlah hal terutama terkait UU KPK yang sudah direvisi oleh DPR periode sebelumnya.
Selanjutnya, Bidang Keamanan dengan kedaulatan Indonesia diuji oleh Tiongkok dengan sengaja mengirimkan kapal-kapalnya untuk mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Maka, seberapa besar peran masyarakat dalam mengukur optimisme terhadap kemajuan di Bidang Polhukam pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Sementara itu, evaluasi kinerja juga ditinjau dari Bidang Ekonomi-Investasi bahwa ada kaitannya dengan Omnimbus Law yang membedakan antara arus dengan realisasi. Karena untuk mencapai realisasi harus komitmen jangka panjang dalam hal investasi. Banyak faktor yang diperhatikan para investor ketika mereka ingin menginvestasikan modalnya, yakni hukum, prospek ekonomi, undang-undang tenaga kerja/regulasi, dan iklim usaha.
“Menurut pandangan saya bahwa yang ingin dicapai oleh bangsa ini tentang memberikan persepsi bahwa habitat/kondisi telah berubah baik di Nasional maupun Internasional. Hal ini semacam memberikan signal bahwa we are doing something quickly. Untuk itu, berdasarkan data bahwa pemerintah harus banyak menciptakan industri/perusahaan, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja,” kata Ari Kuncoro selaku Rektor UI dalam acara Prime Talk di Metro TV ‘Evaluasi Kinerja 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf’, Selasa (28/1/2020).
Di sisi lain, proses pemindahaan ibu kota baru Indonesia harus melihat hierarki perkotaan untuk menjadikannya hidup dan berkesinambungan jika dikelilingi oleh sistem kota yang lebih kecil terutama terdapat pasokan pangan, tenaga kerja, dan universitas. Selain itu, juga harus memikat aglomerasi-aglomerasi yang lain seperti industri ataupun perdagangan.
“Nantinya, akan bisa bermanfaat, karena apabila dilihat arus pelayaran tidak hanya lewat Laut Cina Selatan tetapi bisa juga lewat Selat Makassar. Dengan demikian, potensi kedua tepi selat tersebut terjadi dinamika baru. Itulah dinamakan sukses dalam pemilihan ibu kota baru dengan beragam kegiatan-kegiatan baru,” tutupnya. (Des)
