Seminar Berbasis Webinar: Peneliti LD FEB UI Sebut Mudik Jadi Pemicu Penyebaran Covid-19 Semakin Meluas
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – Lembaga Demografi FEB UI bersama dengan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pusat Studi Kependudukan & Ikatan Praktisi & Ahli Demografi Indonesia (IPADI) serta Kebijakan UGM (PSKP UGM) menggagas Seminar berbasis web (Webinar) melalui aplikasi Zoom, pada Selasa (14/4/2020).
Tema yang dibahas mengenai “Dilema Pandemi Corona: Mudik atau Tidak”. Tradisi mudik pada saat Idul Fitri merupakan fenomena rutin setiap tahun di Indonesia dan kondisi ini semakin kompleks dengan situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya kegiatan ekonomi. Sebagian penduduk memilih untuk kembali ke kampung dibandingkan menetap di kota dengan pertimbangan kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut Chotib Hasan, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI, sekaligus Ketua Bidang Mobilitas dan Sebaran Penduduk IPADI, beberapa analisis menyebutkan arus mudik dan balik berlangsung setiap menjelang hari libur Nasional yang cukup panjang, terutama pada saat Lebaran, sehingga perlu adanya kerja sama antar pemerintah daerah untuk sama-sama menahan.
Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, maka sekitar 3,8 juta jiwa atau sekitar 36 persen penduduk DKI Jakarta diperkirakan mudik Lebaran pada tahun ini. Dengan begitu, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) baru dari DKI Jakarta diperkirakan mencapai 1.046 orang. Pasalnya, DKI Jakarta merupakan sentral dari penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
Fenomena arus balik pascalebaran, akan menambah ODP lantaran jumlah orang yang terlibat kian besar. Hal itu didukung dengan kalkulasi kemungkinan pemudik yang balik ke DKI Jakarta membawa orang baru mencapai 1,91 persen atau sekitar 71.000 dari total pemudik.
Sebaliknya, jika tanpa intervensi akan ada 1.059 ODP dari mereka yang balik ke Jakarta. Sementara jika dengan intervensi akan ada tambahan sekitar 205 ODP pada arus balik ke Jakarta.
Arus balik ini juga akan memberi dampak yang signifikan sebab berpotensi menjadi penularan Covid-19 gelombang kedua di DKI Jakarta. “Untuk itu, perlu adanya intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pelarangan mudik di daerah asal mudik dan penutupan lokasi di daerah tujuan mudik,” ujar Chotib.
Jika ada pelarangan, papar Chotib, maka jumlah yang mudik berkurang yang bisa diperkirakan sekitar 735.000 orang atau sekitar 7% dari penduduk DKI Jakarta. Ini yang mesti diperhatikan oleh pemerintah adanya gelombang kedua. Tadinya sudah melandai atau mungkin sudah menurun, lalu kemudian karena mudik dan arus balik serta ada interaksi, kunjungan dan sebagainya bisa terjadi kenaikan lagi.
“Pemerintah daerah asal mudik menahan calon pemudik untuk tidak berangkat. Pemerintah daerah tujuan mudik menahan pemudik, atau dilakukan karantina,” tambahnya. Selain masalah ekonomi akan hilangnya pekerjaan, mudik juga bisa terjadi karena adanya misleading di kalangan masyarakat.
“Mudik akan tetap terjadi dengan motivasi menghindari Covid-19, karena menganggap perdesaan tempat yang aman dari virus Corona baru. Artinya sesat pikir ini harus diluruskan,” tutupnya. (hjtp)
