Bambang PS Brodjonegoro: Ekonomi Minim Kontak
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK āĀ Selasa (23/6/2020), Guru Besar FEB UI, Prof. Bambang PS Brodjonegoro, Ph.D. merilis tulisannya yang dimuat Harian Kompas, kolom Opini,Ā halaman 6, yang berjudul āEkonomi Minim Kontakā. Berikut artikelnya.
āEkonomi Minim Kontakā
Pandemi Covid-19 membawa dampak ekonomi yang menyesakkan buat Indonesia.
Berbagai kebijakan yang belum ada prosedurnya di republik ini, seperti bekerja dari rumah, jaga jarak, pembatasan sosial terbatas, dan pembatasan sosial berskala besar yang sudah berlangsung tiga bulan, membuat perekonomian goyah. Penyebabnya, aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak tenaga kerja relatif berhenti. Tidak terkecuali di sektor informal. Banyak kegiatan ekonomi yang memerlukan kehadiran fisik menjadi tidak berjalan sehingga sebagian masyarakat kehilangan pendapatan.
Akibatnya, selain laju perekonomian melambat tajam, angka pengangguran dan kemiskinan pun naik. Estimasi Kementerian Keuangan, untuk skenario berat ada pertambahan 2,92 juta penganggur dan 1,89 juta orang miskin. Untuk skenario lebih berat, angkanya menjadi 5,23 juta penganggur dan 4,86 juta orang miskin. Kita patut cemas melihat gambaran ini. Namun, ini bukan berarti berbagai beleid itu keliru karena semua dilaksanakan di saat situasi yang nyata urgensinya. Pengalaman banyak negara yang lebih dulu terkena pandemi mengajarkan, infeksi virus korona begitu mudah menular dan memakan korban jiwa. Karena itu, kebijakan pembatasan interaksi sosial memang harus dilakukan.
Sampai kapan? Tak ada jawaban pasti untuk ini. Idealnya, tentu sampai obat atau vaksin Covid-19 ditemukan. Hanya saja, ini akan memakan waktu dan kegiatan ekonomi tidak bisa berhenti. Apalagi manusia bebas, tidak ada yang tahan untuk dikekang sekian lama.
Sekarang, di saat belum ada indikasi nyata bahwa wabah akan mereda, orang pun mulai berbicara bagaimana aktivitas ekonomi akan dilakukan. Alasannya sederhana, menunda lebih lama kegiatan ekonomi akan menambah parah kondisi sebagian masyarakat yang sudah karut-marut. Dalam hal ini rasanya kita bersepakat, tak perlu mempertentangkan prioritas antara menyelamatkan nyawa orang atau menjaga kesehatan ekonomi dan bisnis. Kita tentu harus meneruskan kerja keras mengatasi wabah serta mencari vaksin dan obat untuk Covid-19. Konsorsium yang dibentuk Kementerian Riset dan Teknologi mencoba mengambil peran nyata di sini.
Namun, pada saat yang sama kita juga mesti berupaya meredam keterpurukan ekonomi. Walaupun pelonggaran sudah dilakukan, kita tidak (atau belum) bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelum pandemi. Ini hal pertama yang mesti disadari. Oleh karena itu, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menyantap makanan sehat bergizi, dan kerap mencuci tangan adalah hal-hal yang tetap mesti dilakukan.
Adaptasi kebiasaan baru
Masyarakat harus hidup berdampingan dengan virus korona sampai vaksin ditemukan dan imunisasi massal dapat dilakukan. Kuncinya, bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan tetap taat pada protokol Covid-19. Inilah yang dimaksud dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru.
Namun, bagaimana kita bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru jika sebelum pandemi kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan adalah dengan bertatap muka dan kehadiran fisik? Tentu tak mudah, tetapi kita harus berubah dan menyesuaikan diri. Ada perubahan gaya hidup. Kita dapat mengadopsi dan menjalankan apa yang disebut āekonomi minim kontakā atau less contact economy (LCE). Ini praktis merupakan substitusi dari kegiatan ekonomi tatap muka.
Perubahan gaya hidup yang dimaksud bukanlah berarti menjadi baru sama sekali. Jauh sebelum pandemi, sebagian dari kita sudah terbiasa melakukan transaksi via internet, memesan barang atau makanan via telepon selular, dan melakukan pertemuan jarak jauh dengan, misalnya Skype atau Facetime.
Periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat kian banyak orang terbiasa dengan hal-hal tersebut. Apalagi ditambah keharusan pembelajaran jarak jauh untuk sekolah dan perguruan tinggi, serta bekerja dari rumah. Bisnis penjualan makanan via daring, pengantaran, dan logistik pun banyak bermunculan. Oleh karena itu, ekonomi digital merupakan sentral dalam konsep LCE. Ekonomi digital bisa mendukung ekonomi tetap produktif selama wabah. Bahkan, ini juga bisa melahirkan jenis pekerjaan baru sehingga dapat meminimalkan penganggur. Kekhawatiran terus meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan bisa diredam.
Kemenristek melihat ada beberapa jenis perusahaan rintisan (startup) yang di era normal baru ini justru memiliki peluang sukses yang besar. Istilahnya: tren teknologi. Ini bisa menjadi terobosan di masa LCE sekaligus juga merupakan masa depan ekonomi karena menjadi bagian dari revolusi industri 4.0. Sepuluh tren teknologi itu adalah belanja daring, pembayaran digital, tele-working atau bekerja dari rumah, tele-medicine atau pelayanan medis jarak jauh, tele-education dan tele-training atau pendidikan dan pelatihan jarak jauh, hiburan daring, rantai pasokan (supply chain 4.0), 3D printing atau percetakan tiga dimensi, robot dan drone, dan teknologi 5G.
Saat ini tren teknologi yang sudah diminati banyak orang adalah belanja daring dan pembayaran digital. Ini juga mulai lebih dipilih kalangan milenial dan ibu-ibu ketimbang berbelanja langsung, paling tidak untuk barang-barang tertentu. Nilai transaksinya pun meningkat pesat di era pandemi. Sebagai ilustrasi, nilai transaksi gross merchandise value Tokopedia sepanjang 2019 berkisar Rp200 triliun. Diperkirakan, karena pandemi, nilainya dapat menjadi dua kali lipat di 2020 ini! Yang kita butuhkan sekarang aplikasi. Semakin banyak aplikasi yang bisa meminimalkanĀ kontak langsung, maka akan semakin mudah implementasi sepuluh tren teknologi itu. Dengan demikian akan semakin banyak orang yang bisa memanfaatkannya. Tentu saja aplikasi-aplikasi yang dibuat mesti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Infrastruktur TIK
Dalam adaptasi kebiasaan baru ini juga ditegaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukanlah sesuatu kemewahan, melainkan sudah jadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu melihat infrastruktur TIK sebagai suatu infrastruktur dasar seperti halnya jalan raya dan pembangkit listrik. Kita tak bisa menyangkal di abad ke-21 ini, TIK sudah menjadi kebutuhan dasar manusia.
Nah, dalam rangka mengakomodasi āekonomi minim kontakā ini, Indonesia butuh segera membangun infrastruktur TIK. Pengalaman selama tiga bulan pembelajaran jarak jauh dan berbagai aktivitas daring untuk menunjang ekonomi digital menunjukkan bahwa kita masih sangat lemah di sini. Banyak tempat di negeri ini yang masih menderita sinyal lemah, bahkan blank spot.
Data akhir 2019 menunjukkan, penetrasi fiber optic lastmile (sambungan sampai ke rumah-rumah) masih sangat rendah. Walaupun jaringan backbone sudah ada di wilayah provinsi, baru 80 persen kabupaten/kota, 35,7 persen kecamatan, dan hanya 13,5 persen desa terjangkau atau ter-cover. Jadi, kebutuhan investasi pada infrastruktur TIK ini sangat nyata dan mendesak.
Ada beberapa pilihan untuk pengembangan infrastruktur TIK. Pertama, membangun infrastruktur TIK sampai ke rumah-rumah dan fasilitas umum, dengan menjangkau perdesaan sebanyak mungkin. Swasta tak mungkin melakukan ini, sehingga pendanaannya mesti dari APBN. Kedua, seperti alternatif pertama, tapi untuk desa-desa yang relatif jauh dari serat optic (fiber optic) bisa menggunakan satelit yang sudah operasional. Kerja sama dengan swasta dimungkinkan di sini. Ketiga, kita bisa meluncurkan satelit sendiri. Indonesia satu dari enam negara di dunia, dan satu-satunya di Asia, yang punya slot orbital untuk mobile satellite service (MSS). Dengan memiliki MSS, kita akan terhubung langsung perangkat telepon selular kita, sehingga bisa berfungsi layaknya telepon satelit.
Mana pun alternatif yang dipilih akan membuat infrastruktur TIK kita tak kalah dari negara-negara tetangga, dan yang pasti akan mendukung lancar dan berkembangnya kegiatan ekonomi tanpa kehadiran fisik dan tatap muka. Jadi, menjalankan LCE adalah satu solusi tak terelakkan dalam mengadaptasi kebiasaan baru. Kita memang harus berdamai dengan Covid-19. Tak mungkin terus menghindar atau bersembunyi dari virus korona, sebab mereka sudah ada di sekitar kita. Namun, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan ekonomi yang meminimalkan kontak fisik. Suka atau tidak, kita harus berubah. Kebiasaan lama mesti segera ditinggalkkan atau dimodifikasi. Kebiasaan baru dan segala sesuatu terkait revolusi industri 4.0 harus dirangkul dan diadopsi. Negara-negara yang pemerintah, dunia usaha, dan masyarakatnya bisa cepat beradaptasilah yang akan tampil sebagai āpemenangā dari pandemi ini. Mereka pula yang akan tanpa kesulitan berselancar mengarungi era normal baru. Kita tentu ingin negeri ini masuk ke dalam kelompok itu. (hjtp)
Sumber: Harian Kompas. Edisi: Selasa, 23 Juni 2020. Kolom Opini. Halaman 6.