Kuliah Umum MPKP FEB UI, “Aspek Pembiayaan dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia”
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – (17/6/2021) Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menjadi narasumber dalam Seri Kuliah Umum Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (MPKP) FEB UI untuk mata kuliah Forum Pembangunan Indonesia, bertajuk “Aspek Pembiayaan dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia” yang dipandu oleh Yohanna M. L. Gultom, Ph.D., Sekretaris Program Studi MPKP FEB UI, pada Kamis (17/6/2021).
Dalam paparannya, Edwin Syahruzad menyampaikan bahwa secara umum infrastruktur dapat dikategorikan sebagai public goods seperti jalan, bendungan, kelistrikan, pelabuhan, bandara, menara telekomunikasi, satelit, rel kereta, dan lainnya. Infrastruktur memiliki commercial component (return) dan non-commercial component (economic and social benefits).
Namun, dengan keterbatasan finansial maka penyediaan infrastruktur tidak dapat disediakan seluruhnya oleh pemerintah. Perlu adanya skema public private partnership (PPP) untuk pembangunan infrastruktur yang diperoleh dari pembiayaan pemerintah, swasta, dan Multilateral Development Banks (MDBs). Kebutuhan pembiayaan infrastruktur selama 2020 hingga 2024 diperkirakan mencapai Rp 6.445 triliun. APBN dan BUMN diperkirakan hanya dapat menopang 58% porsi pembiayaan infrastruktur. Peran swasta sangat diperlukan dalam pembiayaan infrastruktur, dengan skema pembiayaan dari swasta 42% APBN 37%, dan BUMN 21%.
Selain itu, anggaran infrastruktur pada 2021 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan untuk pemulihan ekonomi. Alokasi anggaran di bidang infrastruktur tahun 2021 mencapai Rp 417,4 triliun (dialokasikan untuk pemerintah pusat Rp239,8 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 131,8 triliun, dan pembiayaan Rp 45,8 triliun).
Saat ini, kebijakan yang diambil pemerintah dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca pandemi Covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional.
Menurut Edwin, peran PT SMI dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional, yaitu (1) innovative and creative financing model, dengan menciptakan produk untuk mengisi market gap dan menjadi katalis pembiayaan infrastruktur, (2) municipal financing, pembiayaan kepada pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan daerah, (3) promoting private sector participation, mempromosikan investasi infrastruktur melalui pemberian jasa advisory, pengembangan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan capacity building, (4) equity investment, masuk ke dalam penyertaan modal dari proyek infrastruktur (pembiayaan ekuitas), (5) deepening financial instrument, PT SMI menerbitkan green bond korporasi pertama di Indonesia pada Juni 2018 dengan rating medium green dari Cicero, untuk keperluan pembiayaan green projects, (6) SDG Indonesia One, platform pendanaan terintegrasi untuk mendanai proyek berorientasi SDG, yang terdiri dari project development, derisking, financing and investment, (7) dukungan kepada program pemulihan ekonomi nasional (PEN), mendukung pelaksanaan Investasi pemerintah untuk penyelamatan BUMN dan menyalurkan pinjaman PEN kepada daerah terdampak pandemi Covid-19, (8) research and knowledge product, menghasilkan produk riset ekonomi berkualitas untuk mendukung konsiderasi pemberian pembiayaan.
