Langkah Mendesak Atasi Pandemi
Oleh: Jahen F. Rezki, Kepala Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-FEB UI)
KORAN KONTAN – (13/7/2021) Beberapa minggu terakhir, Indonesia dihadapkan pada lonjakan kasus baru. Rata-rata peningkatan kasus baru di Indonesia mencapai sekitar 28 ribu kasus dengan angka kematian yang juga menembus rekor baru mencapai lebih dari 1.000 jiwa di periode yang sama. Pelbagai berita mengenai kelangkaan pasokan oksigen serta over-capacity di RS seluruh Indonesia telah memenuhi linimasa media.
Imbasnya adalah pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM Darurat di seluruh Jawa dan Bali serta mulai memperluas cakupan di 15 daerah lainnya. Kebijakan ini tentunya mengganggu momentum pemulihan ekonomi yang sudah mulai tampak di awal tahun 2021. Berdasarkan analisa LPEM FEB UI, pola konsumsi masyarakat mulai menunjuk-kan perbaikan. Hal ini di-dukung oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) mulai me-ningkat. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga meningkat sebesar 3 poin ke 107,4 pada Juni 2021, mengindikasikan optimisme masyarakat terhadap perbaikan kondisi ekonomi semakin kuat. Indikator Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Juni 2021 juga menunjukkan angka 53,5, mengindikasikan optimisme pelaku usaha juga semakin membesar.
Kekhawatiran terkait tapering off yang terjadi akibat begitu cepatnya pemulihan ekonomi AS bisa diabaikan untuk sementara karena jaminan dari the Fed untuk terus melakukan kebijakan akomodatif berimbas pada derasnya aliran modal masuk pada minggu ke-2 Juni 2021 sebesar USD 7,85 miliar. Hal ini lebih lanjut berimplikasi pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hal ini lebih lainjut berimplikasi pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Langkah Mendesak
Jika banyak negara telah mampu melewati pagebluk COVID-19, idealnya, Indonesia juga harus mampu melewatinya. Namun, selama lebih dari setahun menghadapi pandemi, banyak kebijakan pemerintah yang kurang tepat seperti tumpang tindihnya tanggung jawab serta ketidakjelasan skala prioritas pemerintah dalam penanggulangan pandemi. Hal ini diperparah dengan adanya penyebaran varian delta yang sangat cepat. Masalah ini membuat kondisi kesehatan dan ekonomi tidak kunjung menemui titik terang.
Apabila pemerintah ingin memulihkan ekonomi, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Dalam Seri Analisis Makroekonomi LPEM FEB-UI untuk Triwulan-II 2021, dijelaskan bahwa dalam jangka pendek pemerintah perlu mengatasi pandemi ini dengan cara apapun, seperti membatasi kegiatan, mempercepat proses vaksinasi, serta mempermudah atau memberikan bantuan untuk tes PCR gratis, khususnya bagi masyarakat kelompok menengah ke bawah yang perlu menjadi prioritas.
Dari sisi anggaran, pemerintah dapat melakukan realokasi dana dari pos anggaran yang tidak mendesak kepada pengeluaran terkait penanganan COVID-19. Hal ini tentunya perlu turut memastikan agar deflsit fiskal pada tahun 2023 tetap dapat kembali ke angka di bawah 3 persen. Dari sisi moneter, Bank Indonesia perlu menjaga nilai tukar dan stabilitas keuangan sebagai langkah preventif terhadap ketidakpastian tapering-off yang akan dilakukan oleh AS.
Dari sisi pasar keuangan, kredibilitas pemerintah dalam mengatasi krisis juga sangat krusial. Kredibilitas pemangku kebijakan sama pentingnya dengan kualitas kebijakan itu sendiri (Drazen, 1994). Ketika pelaku usaha merasa pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan COVID-19 dengan baik, maka pasar akan merespon secara negatif. Investor akan berpikir dua kali sebelum berinvestasi di Indonesia. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya pembalikan arus modal dan hal ini tentunya akan berimbas kepada neraca pembayaran dan juga nilai tukar rupiah.
Dalam jangka panjang, Indonesia memerlukan reformasi struktural, terutama pada sistem kesehatan. Belajar dari pagebluk ini, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Indonesia masih sangat terbatas dan timpang antar daerah. Investasi terhadap modal manusia yang hilang akibat pandemi, di mana banyak tenaga kesehatan yang gugur, perlu menjadi prioritas pemerintah kedepannya.
Di samping itu diperlukan juga upaya berkelanjutan untuk memperbaiki iklim investasi, penyediaan lapangan kerja, serta meningkatkan infrastruktur, khususnya di bidang teknologi. Hal ini untuk memastikan Indonesia bisa tumbuh lebih cepat dan mampu memperbaiki tingkat pendapatan per kapita sehingga mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Artikel ini merupakan kerjasama antara: Kontan 25 dan LPEM FEB UI
Berita dimuat pada: Koran Kontan. Edisi: Selasa, 13 Juli 2021. Halaman 16.