Sri Mulyani: Perkuat Stimulus APBN, Jaga Sentimen Pemulihan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, 25 Agustus 2021 – Varian Delta masih menjadi tantangan besar pada perkembangan pandemi global. Hingga 23 Agustus 2021, total kasus Covid-19 global mencapai 213,3 juta kasus, sementara total kematian mencapai 4,4 juta kematian. Sebelum varian Delta menyebar, tren kasus Covid-19 di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara dengan populasi besar lain. Memasuki bulan Agustus 2021, kasus harian dan tingkat kematian Indonesia sudah mengalami penurunan seiring pelaksanaan PPKM, khususnya di Jawa-Bali. Namun demikian, kewaspadaan harus terus dijaga dan pengendalian pandemi akan terus ditingkatkan, termasuk pelaksanaan disiplin protokol kesehatan 3T (testing, tracing, dan treatment) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) serta mempercepat vaksinasi untuk mencapai target 208 juta penduduk di akhir tahun 2021.
Pemulihan perekonomian global terus berlanjut seiring optimisme yang masih tinggi, ditunjukkan oleh rebound pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II-2021 di berbagai negara G 20 dan ASEAN. Selain itu, PMI Manufaktur global yang tumbuh solid 55,4 didukung kuatnya kinerja AS dan Eropa, peningkatan aktivitas perdagangan seiring perluasan re-opening khususnya di negara maju, serta peningkatan harga komoditas, termasuk komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, nikel, dan CPO juga memperkuat pemulihan ekonomi global. Meski demikian, beberapa faktor risiko tetap perlu diwaspadai, antara lain: kenaikan inflasi global, potensi tapering, vaksinasi dan pemulihan yang belum merata, serta berkembangnya varian baru.
Pertumbuhan ekonomi domestik hingga Kuartal II-2021 menunjukkan sinyal positif. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 tidak sedalam yang dialami negara lain. Di samping itu, rebound di kuartal II-2021 berhasil membawa PDB riil Indonesia kembali ke level pre pandemi, sementara PDB riil negara lain khususnya di ASEAN, masih di bawah level pre pandemi. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan langkah antisipatif dan responsif terhadap dinamika yang ada. Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi sejalan dengan peran aktif masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan keikutsertaan program vaksinasi untuk mencapai target herd immunity di akhir tahun 2021.
Menteri Keuangan menyampaikan dalam Konferensi Pers virtual APBN KITA edisi Agustus 2021 “Indonesia, karena penurunan kita relatif mild untuk seluruh tahun meskipun kuartal ke II-2020 kontraksinya minus 5,3, namun kita kemudian bisa mulai bertahap pulih dan di kuartal ke II-2021 reborn di 7,1%, Gross Domestic Bruto (GDP) Indonesia sudah melewati pre covid level yaitu dari 2.735 triliun menjadi 2.773 triliun di kuartal ke II dibandingkan tahun 2019.
Tren Pemulihan Ekonomi Domestik Tertahan di Awal Kuartal III-2021 Akibat Kemunculan Varian Delta
Mobilitas masyarakat sempat tertahan hingga ke level negatif 17,7 pada pertengahan Juli, namun kemudian kembali naik secara konsisten hingga awal minggu ketiga bulan Agustus sejalan dengan kasus Covid-19 yang terkendali. Sementara itu, penurunan tingkat keyakinan masyarakat relatif terjaga di masa penyebaran varian Delta dan lebih baik dibandingkan periode awal pandemi. Di sisi lain, konsumsi listrik secara konsisten tumbuh positif selama empat bulan terakhir, didukung pertumbuhan listrik industri seiring subsidi listrik yang diberikan Pemerintah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sektor industri masih dapat beroperasi selama masa PPKM. Selanjutnya, Neraca Perdagangan bulan Juli menunjukkan surplus senilai USD 2,59 miliar atau terakumulasi sebesar USD 14,42 miliar dari Januari 2021 didukung pertumbuhan ekspor-impor. Kinerja ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 29,32 persen (yoy), dikontribusikan oleh ekspor batu bara, minyak kelapa sawit besi dan baja dasar, dan gas alam. Pertumbuhan ekspor terutama didorong oleh faktor kenaikan harga komoditas global. Sementara kinerja impor tumbuh sebesar 44,44 persen (yoy), didorong pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal yang masih positif. Hal tersebut mengindikasikan aktivitas produksi masih dapat berjalan dengan adaptasi protokol kesehatan yg ketat di tengah PPKM Level 4.
“Dampak dari PPKM memang mengalami penurunan semua mobilitas, namun pada bulan Agustus semuanya membalik kembali. Retail dan rekreasi sudah mulai meningkat, grocery dan farmasi sudah mulai membalik lagi, dan secara agregat membalik. Ini adalah kunci penting, yaitu bagaimana kita tetap mengendalikan covid dan tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi,” kata Menteri Keuangan.
APBN 2021 Melanjutkan Kinerja yang Baik
Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh kinerja program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sampai dengan Juli 2021, belanja negara telah mencapai Rp1.368,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp952,8 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp415,5 triliun.
Realisasi belanja barang K/L tumbuh signifikan sebesar 78,7 persen (yoy) dipengaruhi akselerasi program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat di awal pandemi tahun 2020. Belanja barang K/L digunakan untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 10,5 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 377,7 ribu pasien Covid 19, dan bantuan BOS kepada 4,15 juta siswa sekolah Kemenag. Realisasi belanja modal juga tumbuh signifikan sebesar 83,3 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur KA, jalan, jembatan, dan rumah sakit. Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 10,1 persen (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial antara lain adalah penyaluran kartu sembako kepada 15,9 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program pra kerja kepada 2,8 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,3 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 34,4 juta siswa dan tenaga pendidik. Selain itu, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 50,7 persen (yoy), terutama dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 seperti penyediaan vaksin, obat-obatan, perawatan pasien, serta insentif nakes. Realisasi subsidi baik subsidi energi maupun nonenergi tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 24,0 persen (yoy) dan 8,8 persen (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.
Sementara itu, realisasi penyaluran TKDD per 31 Juli 2021 mencapai Rp415,53 triliun atau 52,2 persen target APBN 2021. Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mendorong realisasi TKDD, salah satunya dengan percepatan pemenuhan syarat penyaluran pada DAK Non Fisik (DAKNF). Di samping itu, pemerintah memberikan tiga tambahan jenis transfer baru pada komponen DAKNF, antara lain: dana fasilitasi penanaman modal, dana ketahanan pangan dan pertanian, serta dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Program PEN Terakselerasi Signifikan pada Klaster Perlindungan Sosial dan Kesehatan
Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta.
Realisasi program PEN sampai dengan 20 Agustus 2021 mencapai Rp326,16 triliun atau 43,8 persen dari pagu. Realisasi di sektor kesehatan mencapai Rp77,18 triliun, digunakan untuk penggunaan RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 426,94 ribu pasien, pemberian insentif untuk 861,9 ribu nakes, dan santunan kematian untuk 278 nakes, pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang. Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp 99,33 triliun terutama untuk pemberian bantuan PKH, BST, Kartu prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, dan bantuan beras. Sementara itu, di program prioritas terealisasi sebesar Rp50,25 triliun digunakan untuk Program Padat Karya K/L, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pinjaman Daerah.
Selain itu, pemerintah juga mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp48,02 triliun terutama untuk pemberian bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar 11,84 juta usaha, IJP UMKM dan korporasi, penempatan dana pada bank, serta subsidi bunga KUR dan non KUR. Sementara pemberian insentif usaha telah terealisasi sebesar Rp51,97 triliun untuk insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.
Pendapatan Negara Semakin Optimal, Mengindikasikan Kelanjutan Pemulihan Ekonomi
Peningkatan kinerja belanja dan investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan Perpajakan dan PNBP serta dukungan pembiayaan. Sampai dengan bulan Juli 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.031,5 triliun atau tumbuh 11,8 persen, mengalami perbaikan baik dari sisi Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP. Penerimaan pajak mencapai Rp647,7 triliun, tumbuh 7,6 persen (yoy). Penerimaan neto mayoritas jenis pajak terus membaik, menunjukkan kegiatan ekonomi yang mulai tumbuh. Begitu pula jika ditinjau secara sektoral, penerimaan neto mayoritas sektor utama yang membaik menunjukkan berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik. Pemanfaatan insentif pajak berlanjut pada tahun 2021, hingga pertengahan Agustus mencapai Rp51,97 triliun, terdiri dari insentif dunia usaha (PMK-9) sebesar Rp50,24 triliun, insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) sebesar Rp304,6 miliar, serta insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor) sebesar Rp1,43 triliun.
Realisasi kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan, sebesar 29,5 persen (yoy), mencapai Rp141,21 triliun didorong kinerja seluruh komponen penerimaan. Kinerja Cukai tumbuh 18,2 persen (yoy) didorong pertumbuhan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan efektivitas kebijakan dan pengawasan di bidang Cukai. Kinerja Bea Masuk tumbuh 9,2 persen (yoy) dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat, terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, sedangkan kinerja Bea Keluar tumbuh 888,7 persen (yoy) didorong peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif kepabeanan dan cukai khususnya di bidang kesehatan untuk impor alat kesehatan dan vaksin.
Selanjutnya, kinerja PNBP sampai dengan bulan Juli 2021 mencapai Rp242,1 triliun, tumbuh 15,8 persen (yoy). Kinerja PNBP semakin membaik didukung meningkatnya pendapatan SDA Migas dan Nonmigas, PNBP lainnya dan pendapatan BLU, yang masing-masing tumbuh 8,1 persen, 62,9 persen, 31,2 persen, dan 97,4 persen (yoy).
Pembiayaan APBN Turut Menopang Pemulihan Ekonomi
Defisit APBN masih terjaga, hingga 31 Juli 2021 mencapai Rp336,9 triliun atau 2,04 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp447,8 triliun atau 44,5 persen target APBN.
Kebutuhan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN menurun sebagai dampak dari optimalisasi penggunaan SAL dan penurunan outlook defisit. Kinerja pasar SBN terus membaik, ditunjukkan dari pergerakan yield yang semakin menurun dibandingkan sejak awal tahun 2021. Pembiayaan berjalan on-track didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja sama solid dengan Bank Indonesia. Kontribusi Bank Indonesia dalam pembelian SBN sesuai SKB I hingga 20 Agustus 2021 telah mencapai Rp136,01 triliun, yang terdiri dari SUN SKB I sebesar Rp92,82 triliun dan SBSN SKB I sebesar Rp43,19 triliun. Dengan pelaksanaan SKB III antara Pemerintah dan Bank Indonesia maka target penerbitan SBN di pasar perdana akan disesuaikan.
Selanjutnya, Pembiayaan Investasi terealisasi cukup baik, seiring penyelesaian proses administrasi dan penyusunan regulasi. Hingga 18 Agustus 2021 telah tercapai sebesar Rp54,1 triliun, terdiri atas: Investasi kepada LMAN sebesar Rp11,1 triliun, Dana Pembiayaan Perumahan (DPP) sebesar Rp11,0 triliun, Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp20,0 triliun, Pemberian Pinjaman PENDaerah sebesar Rp10,0 triliun, serta Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebesar Rp2,0 triliun.
Memasuki Kuartal III-2021, pemulihan ekonomi terus berlanjut ditopang kerja keras APBN. Upaya untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 memerlukan tambahan biaya yang signifikan. Namun langkah antisipatif dan penanganan Pemerintah telah menunjukkan hasil nyata dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Tren positif Pendapatan Negara diharapkan tetap berlanjut seiring perbaikan ekonomi, sehingga kerja keras APBN dalam penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional tetap terjaga. Kualitas belanja negara juga terus diperbaiki agar dapat mendukung momentum pertumbuhan. Selain itu, peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam penerapan 3T dan 5M, serta partisipasi dalam program vaksinasi untuk menuju target herd immunity di akhir tahun 2021.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, Telp: (021) 3865330.
***
Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Agustus 2021 yang memberikan informasi lebih detail mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Juli 2021. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.