Webinar Indonesia-Japan Policy Research Forum for Asia Day 1, “Enhancing MSME’s Innovation and Competitiveness: The Role of Finance and Digital Technology”
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – (23/2/2022) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang sebagian besar tenaga kerja dan PDB perekonomian negara. Saat ini, banyak UMKM berjuang untuk bertahan hidup dalam menghadapi pandemi Covid-19. Efek ini diperparah oleh sumber daya keuangan dan tantangan literasi teknologi yang dihadapi UMKM. Mengatasi kesenjangan digital dan kesenjangan pembiayaan sektor ini dapat meningkatkan inovasi, daya saing, dan ketahanan UMKM. Fokusnya pada pengalaman dan solusi kebijakan dan industri dari Indonesia, Jepang, dan negara lainnya.
Hal ini dibahas dalam webinar Indonesia-Japan Policy Research Forum for Asia dengan tema “Enhancing MSME’s Innovation and Competitiveness: The Role of Finance and Digital Technology” yang diselenggarakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Asian Development Bank (ADB) Institute dan GraSPP The Uiversity of Tokyo yang didukung oleh Toshiba International Foundation, selama dua hari (23–24/2/2022). Webinar dibuka oleh Teguh Dartanto, Ph.D., Dekan FEB UI dan Tetsushi Sonobe, Dekan ADB Institute.
Pada hari pertama, Rabu (23/2), Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara, Ph.D., memberikan keynote address, menuturkan “Sejak terjadinya pandemi, pemerintah Indonesia sangat memahami bahwa UMKM terkena dampaknya. Maka, pemerintah telah merancang dukungan anggaran bagi UMKM agar mampu survive melewati pandemi. Salah satunya Presiden Joko Widodo menginstruksikan alokasi kredit perbankan pada 2024 harus menjangkau 30 persen untuk UMKM. Kementerian Keuangan akan bekerja keras untuk memastikan target dari Presiden Joko Widodo itu tercapai. Selain itu, peran digital sangat penting khususnya bagi UMKM karena Indonesia memiliki pasar yang sangat besar”.
Menkominfo RI, Johnny G. Plate juga menyampaikan “Pemanfaatan tekonologi digital oleh UMKM di Indonesia memang masih terbatas. Umumnya hanya digunakan untuk mendukung penjualan dan pemasaran. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan roadmap berkualitas tinggi melalui Kominfo RI dan PelluBhakti guna menciptakan lingkungan bisnis yang tepat bagi UMKM agar berdaya saing nasional maupun global. Selain itu, Kominfo RI memberikan pelatihan literasi digital (keuangan dan UMKM) timgkat dasar terhadap lebih dari 12,5 juta masyarakat sepanjangan 2021dan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya”.
Session 1: Adoption of Digital Technology for MSMEs’ Development
Pada sesi pertama, menghadirkan tiga narasumber, yaitu M. Dian Revindo, Ph.D., Head of Research Group on Global Value Chain LPEM FEB UI, Karthik Varada, Ph.D., Project Academic Specialist, MbSC2030, The University of Tokyo, Dr. Nyoman Adhiarna, Director of Digital Economy, Ministry of Communication and Information RI, dengan moderator Riznaldi Akbar, Senior Capacity Building and Training Economist ADB Institute.
Dian Revindo, narasumber pertama, menjelaskan bahwa adopsi teknologi digital end-to-end pada UMKM masih sebatas promosi dan pemasaran, pemesanan bahan baku dan komunikasi. Penggunaan platform digital dalam aspek tersebut masih sebatas penggunaan media sosial dan platform messaging. Kehadiran e-wallet dan platform pencatatan keuangan UMKM merupakan salah satu unsur tata kelola UMKM yang baik. Tingkat adopsi dalam aspek ini lebih tinggi untuk usaha kecil daripada usaha mikro dan ultra mikro. Hal ini menunjukkan urgensi pencatatan keuangan digital ketika skala bisnis semakin besar.
“Adopsi teknologi digital end-to-end pada UMKM di tingkat mahir masih rendah. Terlihat dari minimnya penggunaan aplikasi manajemen keuangan, SDM, akses permodalan, customer relationship management, dan enterprise resource planning. Namun, hal positif terlihat dari penggunaan platform/aplikasi untuk UMKM sangat beragam, sehingga membuka potensi pengembangan tech-enablers di masa depan,” tutur Revindo.
Karthik Varada, narasumber kedua, menjelaskan inovator sektor swasta memainkan peran yang semakin penting dalam membantu UMKM melakukan digitalisasi skala besar. Inovasi diamati tidak hanya dalam produk digital, tetapi juga dalam proses pembuatan dan pengiriman produk tersebut. Pembuat kebijakan dapat merancang skema yang memungkinkan UMKM untuk memperoleh keterampilan digital, belajar tentang alat digital yang relevan, dan membuat keputusan yang memadai tentang berinvestasi dalam alat tersebut.
Nyoman Adhiarna, narasumber ketiga, mengungkapkan salah satu fokus program prioritas nasional ialah UMKM go-online dengan indikator aktif berjualan. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat UMKM dalam memasarkan produknya dan peluang memperluas pasar dan konsumen, baik regional maupun global. Untuk mendukung transformasi digital bagi UMKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginisiasi Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 untuk memberikan kerangka dan tahapan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang merata berbasis inovasi, konektivitas digital, dan teknologi.
Session 2: Addressing Challenges on Digital Technology Infrastructure
Pada sesi kedua, menghadirkan dua narasumber, yakni Ibrahim Kholilul Rohman, Ph.D., Senior Economist Indonesia Financial Group, Nguyen Anh Duong, Ph.D., Director Department for General Economic Issues and Integration Studies, Central Institute for Economic Management, Vietnam, dengan moderator Prof. Toshiro Nishizawa, Professor GraSPP, The University of Tokyo.
Ibrahim Kholilul Rohman, sebagai narasumber pertama, mengatakan kesiapan Indonesia dan Vietnam terhadap perumusan strategi pengembangan ekonomi digital di masing-masing negara. Indonesia melakukan mapping terhadap kekuatan dari sektor digital. Mengingat, Indonesia sebagai negara dengan pasar terbesar dari digital market yang meningkat hampir 25 persen per tahun dan salah satu sumber potensi ini harus bisa dimanfaatkan. Sebaliknya, Indonesia juga mempunyai kelemahan dari sektor digital seperti akses internet tidak merata di seluruh daerah, daya beli masyarakat terhadap internet dan literasi digital masih terbatas. Terlebih lagi, institusi yang menangani kebijakan digital di Indonesia masih beragam dan tidak ada sentralisasi serta inisiatif dari masing-masing kementerian/lembaga terkait.
Ibrahim melanjutkan UMKM banyak memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan transformasi digital bisa menjadi salah satu tools lebih produktif bagi UMKM dalam memperbesar pasar. Sementara, perlu kesadaran dan inisiatif dari UMKM untuk go-digital agar memudahkan dalam marketing, membuat laporan keuangan, melakukan database. Apabila UMKM mampu melakukan hal tersebut otomatis UMKM Indonesia menjadi unggul berdaya saing secara global terutama di ASEAN.
Nguyen Anh Duong, narasumber kedua, berkata “Arahan utama untuk meningkatkan infrastruktur teknologi digital di Vietnam ialah membangun dan mengembangkan infrastruktur broadband berkualitas tinggi secara nasional, memperluas konektivitas internet domestik melalui koneksi peer-to-peer, koneksi ke IXP dan koneksi ke Vietnam National Internet eXchange (VNIX), memperluas konektivitas internet regional dan global khususnya pengembangan kabel serat optik bawah laut, serta mengembangkan infrastruktur Internet of Things (IoT). Hal ini bertujuan untuk membangun dan memajukan infrastruktur semua sektor khususnya UMKM menuju transformasi digital”.
