Upaya Atasi Kemiskinan di Kota Depok, Lembaga Demografi UI, Kementerian PKP, dan Pemerintah Kota Depok Jajaki Kerja Sama Integrasi Data Sosial dan Perumahan
Rifdah Khalisha – Humas FEB UI
Depok, 20 Agustus 2025 – Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Walikota Depok menjajaki kerja sama integrasi data sosial dengan program perumahan sebagai upaya penataan kawasan permukiman untuk memutus rantai kemiskinan. Pertemuan berlangsung di Ruang Soenario Kolopaking, Kampus UI Depok, Rabu (20/8).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah, Wali Kota Depok Supian Suri, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum FEB UI Kiki Verico, dan Kepala Lembaga Demografi I Dewa Gede Karma. Forum tersebut membahas urgensi penggunaan data terpadu guna menjamin program penyaluran bantuan sosial dan perumahan tepat sasaran sebagai instrumen kunci untuk mendorong masyarakat keluar dari garis kemiskinan.
Dalam pemaparannya, Fahri Hamzah menegaskan bahwa masih terdapat permasalahan serius dalam distribusi bantuan sosial akibat lemahnya integrasi data. Ia mencontohkan adanya penerima bansos dengan profesi mapan, seperti dokter dan manajer, yang seharusnya tidak masuk dalam kategori miskin. Oleh karena itu, perlu adanya sistem data by name by address sebagai acuan sehingga Kota Depok dipilih sebagai proyek percontohan penerapan integrasi data ini.
Selain itu, fokus utama pun diarahkan pada integrasi program perumahan. Rumah tidak sekadar dipandang sebagai kebutuhan dasar, melainkan sebagai sarana strategis yang mengakselerasi pembangunan dan mempercepat pemutusan rantai kemiskinan. Program perumahan yang terintegrasi dengan layanan sosial, pendidikan, dan akses ekonomi diyakini mampu memberikan solusi berkelanjutan.
“Rumah harus menjadi instrumen integratif. Bukan sekadar tempat tinggal, tetapi wadah program yang bisa membantu masyarakat keluar dari kebuntuan ekonomi,” kata Fahri.
Ia menambahkan, data termasuk kekuatan penting dalam politik maupun pembangunan. “Data is power. Dengan data yang valid, pemerintah bisa menentukan langkah tepat, dan politisi tahu apa yang harus dilakukan,” tegasnya.
Sementara itu, I Dewa Gede Karma menyampaikan bahwa rumah layak merupakan hak hidup setiap warga negara. Ia menyoroti peluang sektor perumahan di kawasan perkotaan, termasuk pemanfaatan area untuk pembangunan Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal.Â
Alternatif strategi yang dinilai relevan dengan Kota Depok adalah pengembangan hunian vertikal dan dan kawasan penggerak ekonomi rakyat, misalnya melalui pembangunan pusat jajanan serba ada (pujasera).
Lembaga Demografi mendukung rencana upaya pembangunan Depok sebagai kota percontohan agar memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Lembaga Demografi FEB UI akan melakukan kajian menyeluruh berbasis data terhadap lokasi potensial.Â
Konsep hunian vertikal sendiri mencakup berbagai tipe, mulai dari bangunan tiga hingga lima lantai tanpa lift, bangunan lima hingga 12 lantai, hingga bangunan tinggi tanpa batasan lantai, seperti apartemen dengan lebih dari 25 lantai yang kini banyak ditemukan di Depok.
Melalui kolaborasi ini, Kota Depok diharapkan berperan sebagai model bagi daerah lain dalam penerapan data sosial-ekonomi yang terintegrasi dengan perumahan. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat program pemerintah secara tepat sasaran.