Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara dituntut untuk memberikan pelayanan masyarakat yang prima dan akuntabel. Penerapan sistem akuntansi dan penyusunan anggaran merupakan dua proses penting untuk memenuhi dua tuntutan tersebut. Akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis, mulai dari penerapan akuntansi berbasis kas hingga penerapan akuntansi berbasis akrual. Seperti halnya dengan akuntansi, anggaran pemerintah juga mengalami perkembangan. Anggaran berbasis kinerja yang kini mulai diterapkan dianggap sebagai sistem anggaran yang dapat mendorong kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.
Perkembangan sistem akuntansi dan anggaran bagi pemerintah ini harus diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan sebagai upaya penjaminan implementasi yang tepat. Pada 2 dan 3 Desember 2015, Departemen Akuntansi dan Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI menyelenggarakan seminar nasional dengan tajuk “Peningkatan Akuntabilitas Publik MelaluiAnggaranBerbasisKinerjadanAkuntansiBerbasisAkrual” yang bertempat di Auditorium Program Magister Akuntansi FEB UIkampusSalembadandihadiriolehperwakilanPemda, praktisi, akademisi, danmahasiswa.
Seminar dibuka oleh sambutan sekaligus website launching www.kamuskeuangandaerah.com serta paket simulasi penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, oleh Dekan FEB UI, Prof. Ari Kuncoro. Acara dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, oleh Reydonnyzar Moenek (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah).Acara inti seminar hari pertama dibagi menjadi empat sesi. Pada sesi pertama Reydonnyzar Moenek menyampaikan pentingnya penyusunan anggaran.Anggaran adalah alat untuk merencanakan sumber pendapatan dan potensi pendapatan, serta alokasi belanja yang mencerminkan arah pembangunan. Pada sesi kedua yang diisioleh Lili Kunratin, Kepala Subdit Data Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, peserta seminar memperoleh wawasan mengenai upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pertanggungjawaban yang lebih baik melalui desentralisasi fiskal serta kebijakan hubungan keuangan pusat dandaerah.
Sesi ketiga menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia – DKI Jakarta, Doni Primanto Joewono. Doni memaparkan peran BI sebagai bank sentral dalam perencanaan strategis daerah melalui penyajian data yang lengkap dan akurat. Sesi terakhir pada hari pertama adalah sharing session yang diisi oleh perwakilan Pemkot Depok, Ahmad Helmi, dan perwakilah Pemda JawaTimur, Rahmah Yabbar. Pemkot Depok dan Pemda Jawa Timur dianggap sebagai institusi pemerintah dengan penyusunan anggaran yang baik dan benar. Helmi dan Rahmah membagi pengalaman dan bertukar pikiran dengan peserta seminar mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh institusinya hingga dikenal sebagai kota/daerah dengan sistem anggaran yang baik.
Berbeda dengan hari pertama, hari kedua seminar bersifat interaktif. Sesi pertama diisi dengan diskusi panel antara anggota KSAP, Hamdani, dananggota VI BPK, Bahrullah Akbar. Para panelis membahas tantangan dan harapan penerapan PP 71 tahun 2010 oleh pemerintah daerah. Dalam sesiini para peserta mengungkapkan permasalahan seputar keuangan daerah yang mereka hadapi untuk ditanggapi oleh para panelis.Sesi kedua merupakan sharing session oleh Syarifuddin (Direktur Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) dan Mugiya Wardhani (Kabid Penata usahaan dan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang) yang membahas praktik dan isu terkini akuntansi pada pemerintah daerah terkait kebijakan perubahan PP 58 tahun 2005. Rangkaian seminar ditutup dengan simulasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan Permendagri No. 64 tahun 2013. Pada sesis imulasi, masing-masing peserta menerima paket aplikasi akuntansi sederhana yang bermanfaat dalam menyusun laporan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan.
Departemen Akuntansi FEB UI berharap dengan adanya pemaparan dari ahli, sharing session, dan simulasi, kesadaran akan pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual dan sistem penganggaran yang baik dapat terus meningkat, sehingga pelayanan publik yang prima untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercipta.
