Thia Jasmina Memaparkan Analisis Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dari Kabupaten di Indonesia
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – Staf pengajar pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Thia Jasmina, S.E., M.Sc., mempresentasikan hasil studi penelitian dalam seminar mingguan Departemen IE dengan mengangkat judul “Analisis Terhadap Pengeluaran Pemerintah pada Pendidikan: Teori dan Bukti Empiris dari Kabupaten di Indonesia”.
Tonggak penting kebijakan pendidikan di Indonesia di awal tahun 2000 ketika pemerintah mengesahkan pendidikan dasar wajib sembilan tahun, berkomitmen untuk mengalokasikan 20% pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan menggeser penyediaan pendidikan dasar kepada pemerintah kabupaten. Meskipun telah ada peningkatan akses untuk pendidikan, namun pendidikan dasar sembilan tahun belum tercapai sampai tahun 2016.
Studi ini membedakannya sendiri dengan mengembangkan pemodelan ekonomi teori pertumbuhan endogen untuk menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan hasil pendidikan dengan menggunakan analisis empiris dari 490 data kabupaten yang tersedia di Indonesia dan menguraikan peran kapasitas pemerintah daerah di 50 kabupaten.
“Selain itu, studi ini memahami analisis dengan melakukan penelitian lapangan kepada kementerian, pemerintah pusat terkait dan kabupaten terpilih di Indonesia, seperti Bogor, Majalengka, Sleman, dan Kulon Progo”, ucap Thia Jasmina di tengah-tengah presentasinya dalam seminar mingguan Departemen IE, di ruang Suntoro Isman, pada Rabu (8/8/2018).
Pemodelan ekonomi dari penelitian ini menunjukkan pola nonlinier antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, sumber daya manusia, dan pertumbuhan. Dengan tujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan di tingkat kabupaten di Indonesia dari 2010 hingga 2015 dengan fokus pada pendidikan dasar sembilan tahun. Studi ini juga menjawab pertanyaan tentang spesifik pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mempengaruhi perubahan rasio pendaftaran bersih pendidikan dasar.
Analisis empiris menyimpulkan bahwa menggabungkan pengeluaran pemerintah lokal dan pusat pada pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pendaftaran di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Dari segi memisahkan pengeluaran menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat memiliki dampak positif dan nonlinier, sedangkan belanja pemerintah daerah memiliki dampak negatif.
“Dampak pembelanjaan pemerintah daerah berlaku ketika kabupaten mengelola pengeluaran pendidikan mereka secara lebih efektif. Terlepas dari besarnya pengeluaran untuk pendidikan, kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola pengeluaran sangat penting untuk meningkatkan pendidikan dasar di tingkat kabupaten. Bukan hanya jumlah pengeluaran yang penting, tetapi seberapa baik uang itu dihabiskan” tutupnya. (Des)
