Dosen FEB UI Jadi Pembicara Diskusi Publik ILUNI UI “Infrastruktur Jokowi: Pembiayaan dan Dampak”
Saskia Ananda- Humas FEB UI
Jakarta (13/9/2018) ─ Ikatan Alumni Univesitas Indonesia (ILUNI UI) mengadakan kegiatan diskusi publik bulanan. Tema diskusi publik kali ini adalah “Infrastruktur Jokowi: Pembiayaan dan Dampak”.
Diskusi dibuka oleh Hotbonar Sinaga yang merupakan Dosen Senior FEB UI. “Pendanaan infrastruktur merupakan masalah kritis yang perlu dijelaskan dan dicari solusinya dengan baik” ujar beliau. Dalam presentasinya Hotbonar Sinaga menjelaskan bahwa diperlukan dana yang tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur, dalam periode 2015-2019 dibutuhkan dana Rp4.769 triliun. Dari jumlah tersebut, 41,3 persen diserap dari APBN/APBD, 22,2 persen diserap dari BUMN dan 36.5 persen dari partisipasi swasta. Manfaat dari banyaknya pembangunan infrastruktur selain terciptanya banyak lapangan kerja, memenuhi asas keadilan pembangunan di seluruh nusantara, pemerataan pertumbuhan ekonomi namun juga menarik minat-minat investor asing berinvestasi dalam bentuk penanaman modal asing.
Selanjutnya, Iluni UI menghadirkan Ekoputro Adijayanto, CEO Unit Tim Fasilitasi PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah). PINA merupakan penyedia skema fasilitas yang bertujuan untuk mempercepat pembiayaan investasi swasta pada proyek infrastruktur strategis nasional yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran non-pemerintah dan didukung oleh kebijakan pemerintah. Ekoputro Adijayanto dalam diskusi ini membahas mengenai “The Role of Non Government Budget Investment”. Dengan dibangunnya infrastruktur akan mendorong competitiveness level Indonesia. Hingga saat ini, project preparation masih challenging dan dibutuhkan bantuan dari organisasi-organisasi lain. Beliau juga menjelaskan bahwa 60 persen kebutuhan dana pembangunan infrastruktur non APBN akan dimulai dari 2019.
Diskusi selanjutnya dilanjutkan oleh Edwin Syahruzad yang merupakan Direktur Pembiayaan dan Investasi PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). PT Sarana Multi Infrastruktur bergerak di bidang pendanaan dan investasi proyek, jasa konsultasi dan pengembangan proyek. Dalam kesempatan ini Edwin Syahruzad membahas tentang “Komitmen Pembiayaan dan Dampak Pembangunan Infrastruktur di Era Presiden Joko Widodo”.
Saat ini, pemerintah telah aktif memberikan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dan dana yang diberikan sudah mencapai 9 triliun sampai akhir tahun 2018 ini. Sudah terjadi banyak investasi juga dari berbagai badan usaha, investasi paling besar adalah oleh BUMN dalam 5 tahun terakhir. Manfaat sosial ekonomi dari proyek yang telah dibiayai sampai dengan Juli 2018 juga sudah banyak yaitu akses yang lebih baik, dukungan mitigasi perubahan iklim, peningkatan produksi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur dan rolling stock, dan peningkatan layanan masyarakat.
Salusra Satria, Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek PT Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (PT PII) melanjutkan diskusi dengan membahas mengenai penyediaan infrastruktur melalui Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salusra Satria menjelaskan bahwa KPBU merupakan salah satu cara yang efektiv untuk fiskal pemerintah sebagai sumber dana alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, permintaan fasilitas infrastruktur ekonomi dan sosial selalu meningkat, tekanan pada APBN/D untuk meningkatkan, merehabilitasi, dan mengoperasikan fasilitas yang ada, dan mengkonversi biaya modal menjadi biaya operasional.
Selain itu, KPBU juga efisien dan transfer risiko. Dalam KPBU, pemerintah memainkan peran sebagai Contracting Agency (PJPK) suatu peran yang melibatkan fungsi yang berbeda namun dapat turut melibatkan peranan sebagai Spending Agency dan Licensing Agency. PT PII juga memberikan penjaminan kepada 19 sektor berikut yaitu sektor transportasi, jalan, energi, air minum, ICT, kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pariwisata, dsb. Sektor-sektor tersebut memerlukan penjimanan PT PII karena adanya proteksi APBN, bankability, pengelolaan risiko, dan transparansi.
ILUNI UI juga menghadirkan Febrio Kacaribu dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Febrio mengatakan bahwa investasi infrastruktur sudah menunjukan hasil dalam 3 tahun terakhir berdasarkan kajian di LPEM. Dan untuk menjawab pertanyaan apakah infrastruktur menyebabkan hutang, Febrio menyatakan bahwa infrastruktur tidak menyebabkan hutang karena adanya investasi di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan fisik, dana desa, dan lainnya. (Des)