Dosen FEB UI Ikut dalam Penulisan Paper The Lancet “Universal Health Coverage in Indonesia: Concept, Progress, and Challenges”
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
JAKARTA – Peluncuran Paper The Lancet (H-Index 670, IF 53) berkolaborasi dengan FKUI, FKM UI, FEB UI, Kemenkes, Poltekkes Semarang, dan Harvard University dengan judul “Universal Health Coverage in Indonesia: Concept, Progress, and Challenges” yang berlangsung di Aula lantai 1, Gedung IMERI FKUI, pada Kamis (20/12/2018).
Paper ini menjelaskan bahwa Indonesia telah menciptakan skema Universal Health Coverage (UHC) yang adaptif dan fleksibel untuk mengakomodir kondisi dan kebutuhan yang beragam untuk menjamin perlindungan risiko keuangan serta akses pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Secara umum, sistem UHC yang terintegrasi, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat akan menciptakan jalur yang lebih terjangkau dan berkelanjutan untuk mendorong akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat serta turut mendorong pemenuhan target SDGs.
Studi ini merupakan yang pertama sepenuhnya ditulis dan dipimpin oleh tim peneliti Indonesia yang berhasil diterbitkan di Lancet pada Kamis, 20 Desember 2018. Salah satu jurnal kesehatan yang sangat prestisius dan berdampak tinggi di dunia. Studi ini ditulis oleh tim Indonesia dari berbagai latar belakang ilmu yang dipimpin oleh dr. Rina Agustina, Ph.D., dari FKUI.
Sementara itu, studi ini memaparkan pencapaian, kesenjangan, dan kesempatan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS dalam memperluas cakupan, akses pelayanan dan keadilan untuk pelayanan kesehatan. Studi ini menekankan bahwa JKN mampu memperbaiki akses dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya pada kelompok kelas ekonomi bawah di wiilah perdesaan, terutama di wilayah timur Indonesia.
Lebih lanjut, JKN turut meningkatkan perawatan penyakit tidak menular. Namun, ditemukan berbagai kesenjangan yang membutuhkan perhatian segera terutama terkait kelompok rentan dan keberlanjutan finansial. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini dapat membahayakan keberlanjutan di masa mendatang.
Munurut Prof. dr. Ali Ghufron, Ph.D., Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti RI, dalam sambutannya mengatakan hasil studi ini menunjukkan bahwa penelitian Indonesia telah mencapai kualitas penelitian kelas dunia. Hal ini merupakan tonggak sejarah baru untuk mendorong lebih banyak para peneliti Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas, berkontribusi terhadap sistem dan status kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.
Kemudian, keynote speech disampaikan oleh dr. Donald Pardede, MPPM (Perwakilan dari Kementerian Kesehatan Indonesia) menyampaikan bahwa tujuan UHC ialah memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap kebutuhan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang baik dengan menggunakan prinsip asuransi sosial.
Sesi seminar: Universal Health Converage in Indonesia: Concept, Progress, Challenges, and its Global Implication
dr. Rina Agustina, Ph.D., selaku pemimpin dalam penulisan artikel ilmiah ini berasal dari FKUI menyampaikan studi ini menyoroti UHC di Indonesia yang berada pada jalur yang tepat. Namun, beberapa hal harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sistem. Investasi yang tepat pada perawatan kesehatan ibu, sanitasi, gaya hidup sehat dan asupan gizi yang berkualitas, serta olahraga sangat penting untuk menurunkan beban klaim yang tinggi di masa mendatang dan membantu menciptakan sistem yang berkelanjutan.
Teguh Dartanto, Ph.D., selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI sekaligus penulis dalam artikel ilmiah ini mengatakan bahwa UHC di Indonesia terbukti meningkatkan akses dan kesetaraan layanan kesehatan terutama di kelompok pendapatan bawah. Para pemangku kepentingan perlu fokus untuk menurunkan defisit dan mempercepat partisipasi masyarakat ke dalam sistem terutama kelompok menengah atas di sektor informal yang dikenal sebagai ‘missing middle’ dan perlu memperhatikan keberlanjutan keuangan dari program JKN.
Prof. dr. Endang L. Achadi, MPH, Dr.PH selaku Profesor Ilmu Gizi Ibu dan Anak di FKM UI sekaligus penulis dalam artikel ilmiah ini juga mengatakan bahwa analisis kami menunjukkan adanya kesenjangan cakupan pada perawatan bayi baru lahir dan anak-anak di bawah usia 2 tahun. Padahal ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi risiko penyakit kronis di masa mendatang dan menjembatani kesenjangan cakupan merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam UHC.
Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes selaku Presiden Direktur BPJS sekaligus penulis dalam artikel ini menyambungkan bahwa sebagai badan penyelenggara JKN, kami menilai bahwa studi ini berhasil memberikan analisis tajam terhadap tantangan JKN serta memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Kedepannya, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dalam sistem JKN dapat memiliki perspektif yang sama. Sehingga, dapat secara nyata memberikan kontribusi untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU (K) selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan RI sekaligus penulis dalam artikel ini juga menyambungkan UHC untuk menuju SDGs tidak akan terjadi apabila sistem pelayanan kesehatan primer tidak dikuatkan. Sistem yang dimaksud mencakup adanya kebijakan kesehatan yang mendukung kolaborasi lintas sektor (di luar sektor kesehatan), peningkatan pelayanan kesehatan primer, dan pemberdayaan masyarakat (memastikan para kader di posyandu/posbindu sebagai ujung tombak layanan kesehatan benar-benar dapat mendampingi masyarakat menuju hidup sehat).
Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, selaku penulis dalam artikel ini berasal dari FKM UI menambahkan rancangan JKN sudah yang terbaik, mengakomodir karakter layanan kesehatan yang unik. Tantangannya adalah mengubah pandangan dari masyarakat dan pemerintah untuk menjamin berkelanjutan secara finansial dan kualitas layanan medis yang baik. Pemerintah perlu berkomitmen menaikkan dana JKN dan bayaran ke faskes yang layak. Selain itu, keterbukaan BPJS dan koordinasi yang baik dengan pemerintah dalam memperkuat upaya preventif dan promotif akan memastikan JKN akan tumbuh sehat. (Des)
