SERUNI 2019 Bahas Kebijakan Publik yang Efektif dan Efisien Terhadap Perekonomian
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – Sarasehan untuk Negeri (Seruni) merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UI yang tersusun atas dua acara, yakni SERUNI Academy dan Main Event SERUNI untuk mendiskusikan terkait isu-isu strategis di Indonesia yang berlangsung di Auditorium Soeria Atmadja, Kamis (3/10/2019).
Tahun ini, SERUNI mengangkat tema “Public Policy Outlook: Mapping Proposal’s Efficacy”. Acara ini dibagi menjadi dua rangkaian utama, yakni sesi seminar dan sesi talkshow. Dan dibuka oleh sambutan dari Andreas Ivan selaku Project Officer SERUNI, sambutan dari Jusuf King Sihotang selaku Ketua BEM FEB UI 2019.
Wakil Dekan 1, Beta Yulianita Gitaharie menyampaikan Sarasehan untuk Negeri (SERUNI) hadir sebagai wadah untuk mempertemukan para pembuat kebijakan dan pemerhati kebijakan untuk berdiskusi bersama membahas bagaimana kondisi kebijakan publik Indonesia berjalan & tantangan dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif & efisien. Melalui kegiatan ini, akan dijelaskan bagaimana merancang kebijakan baik berupa perencanaan, dampak, dan implementasinya.
Sesi Seminar: Figuring an Ideal Policy Benchmark
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1979 sebesar 7,5%, 1980-1999 sebesar 6,4%, dan 2000-2018 sebesar 5,3%. Penghambat utama ekonomi tumbuh tinggi disebabkan oleh regulasi (regulasi investasi & institusi), fiskal, infrastruktur, dan SDM. Selain itu, dukungan infrastruktur kita masih rendah & terbatas, kualitas pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan, pendidikan belum mempersiapkan SDM untuk menghadapi era disrupsi.
Pencapaian target pembangunan menjadi sulit dengan laju penurunan kemiskinan secara umum melambat karena persoalan kemiskinan kronis membutuhkan intervensi lintas sektor & stakeholder, masih sulit mendapatkan pelayanan (kesehatan, rumah layak, air bersih, sanitasi, listrik, kesempatan berusaha). “Penurunan kemiskinan dihadapkan pada tantangan kerentanan yang tinggi dan pengangguran akibat minimnya jenjang pendidikan, dan tantangan pencapaian target IPM (ekonomi, kesehatan, pendidikan),” ujarnya.
Menteri ESDM periode 2014-2016, Sudirman Said mengatakan garis besar program ESDM 2015-2019 terdapat 9 program strategis, yaitu perbaikan bauran energi, pembudayaan konservasi energi, eksplorasi migas secara agresif, peningkatan produksi & lifting migas, pembangunan infrastruktur migas & pembangkit 35.000 MW, pembangunan industri penunjang sektor energi, hilirisasi industri mineral & batubara, serta konsolidasi industri tambang. Sementara itu, 7 perubahan tata kelola kementerian ESDM meliputi kepimimpinan & kaderisasi, simplikasi perizinan, perencanaan strategis, pengelolaan APBN, pengelolaan subsidi, efisiensi rental pengelolaan minyak mentah & BBM.
Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan dalam mewujudkan Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan yang mencakup tiga aspek utama, yaitu alam, krama, dan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai Tri-Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi (penyucian jiwa, laut, sumber air, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan alam semesta). Lima bidang prioritas pembangunan Bali, yaitu bidang 1 (pangan, sandang, papan), bidang 2 (kesehatan, pendidikan), bidang 3 (jaminan sosial, ketenagakerjaan, bidang 4 (adat, agama, tradisi, seni, budaya), bidang 5 (pariwisata). Tentu 5 bidang tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, udara secara terintegrasi.
Sesi Talkshow: Navigating the Infrastructure and Human Resources Policy
Faisal Basri selaku Dosen FEB UI dan Peneliti Senior INDEF mengatakan perlu adanya inovasi dalam dunia pendidikan agar mencetak kualitas SDM yang bermutu tinggi, bersaing secara global, bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan bisa mengatasi masalah yang terjadi di kemudian hari. Pengembangan pendidikan tersebut perlu ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai.
Adrinof Achir Chaniago selaku Menteri PPN periode 2014-2015 menjelaskan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih membutuhkan perubahan struktural demi suatu pemerataan untuk memajukan perekonomian negara ini. Perubuhan struktural yang diinginkan sesuai dengan kondisi negara yang terjadi saat ini dan mampu memberikan kebijakan inovasi & berintegritas serta bisa menggerakkan perekonomian rakyat, wilayah, dan kemaritiman.
Adinda Tenriangke Muchtar selaku Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) menyambungkan bahwa kita harus memperbaiki kualitas SDM dan siap menghadapi tantangan reformasi birokrasi demi memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah jangan sampai overload & harus dicanangkan secara matang agar tepat sasaran.
Azwar Anas selaku Kepala Sub Bagian Ekonomi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat fokus pada pembangunan terhadap kualitas pendidikan dengan program kartu KJP, pelatihan SDM untuk siap pakai, kesehatan dengan program kartu KJS, ketersediaan pangan untuk kebutuhan gizi, rumah untuk keluarga kelas bawah & menengah, pembangunan infrastruktur (transportasi, jalan, penerbangan, sebagainya), dan memajukan UKM. Sementara, di bidang regulasi, Jakarta sudah mencapai lebih dari 20% untuk dunia pendidikan.
Danang Parikesit selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR menambahkan bahwa tiga sektor yang menjadi garis besar pembicaraan dari masa ke masa era pemerintahan, di antaranya mencakup infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan. Presiden Joko Widodo dalam mencapai salah satu visinya dengan memfokuskan pembangunan infrastruktur antar lintas sektor dan SDM yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian rakyat Indonesia. (Des)
