Peneliti LD FEB UI: Mutakhirkan Data Bansos
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – Harian Kompas, pada rubrik Metropolitan, Kamis (23/4/2020) memuat berita hasil wawancara dengan Peneliti Lembaga Demografi FEB UI, Flora Aninditya, mengenai “Mutakhirkan Data Bansos”. Berikut berita yang kami kutip.
“Mutakhirkan Data Bansos”
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui data penerima bantuan sosial atau bansos masih memiliki nama-nama yang tercantum ganda. Data ini akan terus diperbaiki dan dimutakhirkan sembari berjalannya pemberian bansos.
“Kalau kami memutakhirkan data dulu, nanti waktunya terlalu lama. Warga miskin dan rentan miskin bisa-bisa harus menunggu lebih lama untuk mendapat bansos,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Ia mengumumkan bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dijadwalkan berakhir pada Kamis (23/4) akan diperpanjang. PSBB tahap kedua dimulai Jumat (24/4) sampai 28 hari berikutnya. PSBB tahap dua akan berlangsung hingga 22 Mei 2020.
Anies mengakui ada kekeliruan data di dalam daftar 1,2 juta keluarga penerima bansos. Ada di antara mereka yang sebenarnya tidak masuk kategori miskin dan rentan miskin. Misalnya, warga tersebut bekerja sebagai pegawai negeri sipil, anggota kepolisian atau TNI, bisa pula telah mengalami peningkatan kualitas hidup. Oleh sebab itu, ia berterima kasih kepada laporan warga dan media sehingga menjadi basis pemutakhiran data.
“Di Indonesia masih sukar memiliki data yang akurat, tetapi Pemprov DKI Jakarta akan terus memperbaiki data dan menambah nama-nama warga yang layak masuk kategori penerima bansos. Termasuk warga yang pada situasi normal bisa hidup layak, tetapi akibat pandemi dan kehilangan pekerjaan jatuh ke kategori prasejahtera,” kata Anies.
Berbagai sumber daya
Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Flora Aninditya, mengatakan, verifikator selain dari unsur warga, seperti rukun warga, rukun tetangga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan karang taruna, juga bisa melibatkan pekerja sosial yang mendampingi peserta Program Keluarga Harapan. Mereka merupakan profesional yang memiliki pengetahuan terkait persyaratan penerimaan bansos dan sistem penapisan serta pemastian akurasi di lapangan.
Kembalikan bansos
Di tengah kasus data yang bermasalah, sebagian warga yang menerima bansos dan merasa tidak berhak memilih mengembalikan paket bantuan tersebut. Warga yang mengembalikan itu di antaranya Rudianto (45), warga Sunter Indah, RW 012 Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Ia adalah satu dari 10 warga ekonomi mampu yang menerima bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta.
“Mereka bisa dapat data nama saya dari mana sehingga dikategorikan tidak mampu?Kacau ini pendataannya. Padahal, banyak warga tak mampu yang berhak justru tak dapat bantuan. Kan bisa dilihat data di RT/RW,” kata Rudi.
Karena merasa tak layak menerima bantuan tersebut, Rudi pun menyerahkan bantuan sembako tersebut kepada warga sekitar yang berhak menerima bantuan.
Ketua RW 012 Sunter Jaya, Kurniawan Sutedjo mengatakan, 32 paket sembako dari Pemprov dibagikan kepada warga Sunter Indah, kemarin. “Di Sunter Jaya ada 7.390 paket sembako yang dibagikan. Untuk di RW 012 Sunter Jaya ada 32 paket. Namun, sebagian sembako tidak tepat sasaran. Saya juga bingung warga ekonomi mampu bisa mendapat bantuan sosial,” katanya.
Kurniawan mengatakan, petugas dinas sosial memberikan jumlah data warga yang akan menerima bansos kepada pengurus RW 012 Sunter Jaya pada pertengahan April lalu. Tanpa ada sosialisasi dan verifikasi dari dinas sosial, data yang diterima pengurus RT/RW 012 tidak bisa diubah.
Belum menerima
Di Kota Bekasi, Jawa Barat, Ketua RW 001 Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Kiman Sumarwan mengatakan, bansos dari pemerintah kota sudah disalurkan dua kali secara bertahap. Namun, dari 500 keluarga yang diusulkan pihak RW, baru 195 keluarga yang sudah mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Bekasi.
“Warga saya yang belum dapat sampai sekarang masih bertanya-tanya terus ke RT dan RW. Mereka berharap bantuan secepatnya disalurkan, baik dari Pemkot Bekasi maupun Provinsi Jabar. Dari provinsi sampai sekarang belum ada, katanya. (hjtp)
Sumber: Harian Kompas. Edisi: Kamis, 23 April 2020. Rubrik Metropolitan. Halaman 12.