University Lecture #2 Road to Indonesia Development Forum 2021:
Strategi Industrialisasi untuk Mendorong Transformasi Ekonomi
Rifdah Khalisha – Humas FEB UI
DEPOK – (5/5/2021) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menggelar University Lecture #2 Road to Indonesia Development Forum 2021 dengan topik “Strategi Industrialisasi untuk Mendorong Transformasi Ekonomi” pada Rabu (5/5). Menghadirkan Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) sebagai pemateri, Beta Yulianita Gitaharie (Pj. Dekan FEB UI) sebagai pembuka, dan T. M. Zakir Sjakur Machmud (Kepala UKM Center FEB UI) sebagai pemandu acara.
Kuliah umum yang merupakan rangkaian penyelenggaraan Indonesia Development Forum 2021 ini mengulas strategi industrialisasi, terutama pentingnya peran akademisi sebagai kunci untuk menciptakan inovasi dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
Dalam sambutannya, Beta menyampaikan, “Pada 2020, COVID-19 melanda dunia, segala bentuk pencegahan COVID-19 diterapkan demi mencegah penularan dan menyelamatkan nyawa. Pemerintah mengambil kebijakan PSBB dan pembatasan kegiatan mikro di daerah-daerah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Jika mengaitkan dengan pembangunan industrialisasi, kita masih harus menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, strategi industrialisasi hadir untuk menjawab tantangan tersebut sejalan dengan visi Indonesia 2045 menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.”
Selanjutnya, Suharso membahas bahwa pandemi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan global terburuk sejak perang dunia. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat. Di masa kritis ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan countercyclical yang bisa menjadi penopang perekonomian. Adapun countercyclical artinya mengambil pendekatan dengan mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ledakan ekonomi. Lalu, meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak saat dalam masa resesi.
Program bantuan sosial meningkat tajam untuk menopang pendapatan dan menahan laju penurunan kondisi sosial ekonomi. Menurut data dari Kementerian Keuangan, pemerintah telah memberikan beragam program bantuan sosial, di antaranya program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, diskon listrik, kartu prakerja, iuran jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Alokasi belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2020, yakni belanja kesehatan 87,55 triliun, perlindungan sosial 203,90 triliun, sectoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah 106,11 triliun, UMKM 123,46 triliun, pembiayaan korporasi 53,57 triliun, dan insentif usaha 120,61 triliun. Namun, realisasi keseluruhan dari PEN 2020 belum optimal. Berdasarkan Laporan Akhir Satgas PEN 2020, 16,02 persen belum terealisasi dari total . Selain itu, belanja kesehatan 36,2 persen belum terealisasi dan insentif usaha 53,47 persen belum terealisasi. Keduanya masih berada di bawah tingkat optimal,” terangnya.
Tren pasca COVID-19 akan menentukan kebijakan masa depan, mulai dari modal rantai nilai global berubah, tensi geopolitik dunia memanas, pola konsumsi masyarakat berubah, hingga utang pemerintah negara-negara dunia meningkat. Kabar baiknya, perekonomian global pada 2021 mulai menunjukkan tanda pemulihan. Manufacturing Purchasing Index (PMI) di berbagai negara mulai meningkat. Di Indonesia, tercatat PMI meningkat sebesar 54,6 persen.
Aktivitas sektor industri pengolahan global mengalami peningkatan pada April 2021. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan produksi, permintaan, dan tenaga kerja. Namun, tekanan pada rantai pasok tetap kuat. Industri dunia menunjukkan perbaikan secara year on year (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2020 terlihat dari nilai PMI yang naik 41 persen secara YoY sejak pandemi. PMI manufaktur meningkat pada April didorong oleh peningkatan di wilayah Eropa, Australia, Inggris, dan Amerika. Ekspansi industri pun terjadi di Tiongkok dan Jepang.
Pemulihan industri global masih terancam oleh risiko ketidakpastian, terutama subsektor yang erat dengan rantai pasok global (global value chain). Produksi industri global sudah mulai pulih sejak Januari. Proyeksi pertumbuhan pada 2021 adalah 7,1 persen. Beberapa subsektor memiliki risiko disrupsi rantai pasok yang tinggi, seperti subsektor elektronik dan komponen, otomotif, tekstil, dan mesin.
Industri semikonduktor global, yang mengalami gangguan rantai pasok selama triwulan I, mendorong kelangkaan produk di pasar. Keberlanjutan tren pertumbuhan akan terpengaruh permintaan barang atau jasa, pembatasan COVID-19, arus kas, akses dana tambahan, dan jumlah pekerja.
Suharso menegaskan bahwa transformasi ekonomi harus segera mulai pada 2020 hingga 2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju. Tahun 2021 dan 2022 menjadi tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk keluar dari middle income trap (MIT). Pasca pandemi, butuh pertumbuhan 6 persen untuk membawa Indonesia menjadi negara maju (lepas dari MIT) sebelum 2024 mendatang. Harapannya, 2022 menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan COVID-19.
“Tantangan Indonesia tak hanya pemulihan ekonomi nasional, tetapi juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Harus segera memulai keduanya dari sekarang. Perlu re-desain transformasi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan dengan mengubah struktur perekonomian dari sektor lower productivity ke higher productivity dan meningkatkan produktivitas di setiap sektor,” ujarnya.
Menutup sesi, Suharso mengatakan, “Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas telah merancang 6 strategi besar re-desain transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, yakni sumber daya manusia berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, transformasi digital, ekonomi hijau, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan ibu kota negara. Strategi tersebut merupakan game changer untuk menuju Indonesia Maju sebelum 2045. (hjtp)