Dialog Kebijakan Lembaga Demografi FEB UI: Integrasi Data dan Investasi untuk Sistem CRVS Indonesia
Jakarta, 22 Januari 2026 — Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), dengan dukungan Global Health Advocacy Incubator (GHAI), menggelar Dialog Kebijakan bertajuk ‘Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) di Indonesia: Analisis Kebutuhan Biaya dan Arah Strategis Masa Depan’ yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (22/1).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis lintas sektor, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah, hingga organisasi internasional. Forum ini memberikan wadah untuk memperkuat koordinasi, bertukar pandangan, serta menyelaraskan kebijakan dalam rangka penguatan sistem CRVS di Indonesia.
Di Indonesia, fungsi Civil Registration (CR) dan Vital Statistics (VS) saat ini tidak berada dalam satu kelembagaan yang terintegrasi. CR dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat pusat maupun daerah, sedangkan VS berada dalam fase transisi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai institusi utama, setelah sebelumnya berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas.
Kondisi tersebut memunculkan tantangan utama berupa belum terbangunnya mekanisme pertukaran data CR-VS yang otomatis dan terintegrasi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem sistem CRVS secara komprehensif. Namun, tanpa analisis kebutuhan biaya yang jelas dan terukur, upaya tersebut berpotensi berjalan tidak konsisten, terfragmentasi, serta sulit berkelanjutan.
Dalam forum ini, Peneliti LD FEB UI, Turro Selrits Wongkaren, memaparkan temuan awal dari studi CRVS Costing in Indonesia. Kajian tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni mengestimasi biaya penyelenggaraan sistem CRVS di Indonesia serta menyusun skenario dan proyeksi kebutuhan investasi untuk peningkatan sistem CRVS ke depan.
Sementara itu, Alfina Fasriani dari Badan Pusat Statistik menyampaikan kajian berjudul “Cost-Effectiveness of Vital Statistics Systems in Indonesia: The Case for CRVS Investment”. Kedua studi tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan pembiayaan CRVS di Indonesia.
Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, Teguh Sugiyarto menegaskan, CRVS tidak hanya berkaitan dengan tingkat cakupan pencatatan, tetapi juga menyangkut kualitas data, konsep, klasifikasi, dan metode pengumpulan data agar dapat diagregasi dan diturunkan sebagai indikator statistik yang valid.
Sejalan dengan paparan tersebut, hasil kajian kebutuhan biaya, termasuk komponen biaya pertemuan, menunjukkan bahwa tantangan yang muncul sering kali bersifat sederhana, tetapi krusial. Pertemuan lintas kementerian/lembaga dibutuhkan untuk memastikan keseragaman konsep, standar, dan komponen data yang dikumpulkan, sekaligus meningkatkan kompatibilitas data antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan unit kerja terkait.
Perwakilan UNESCAP mengungkapkan praktik implementasi costing CRVS di berbagai negara. Ia menekankan, CRVS merupakan prioritas kawasan Asia dan Pasifik sejak 2014. UNESCAP pun turut mendukung negara melalui kegiatan pemantauan, proses asesmen, penguatan data, serta dampak investasi pada CRVS yang bersifat cost-effective dengan manfaat jangka panjang.
Senior Economist World Bank, Mahdi Barouni, turut berbagi pembelajaran dari pengalaman sejumlah negara dalam membangun sistem CRVS yang berkelanjutan. Menurutnya, penguatan CRVS tidak hanya berkutat pada pencatatan, tetapi juga pada perluasan akses pelayanan serta penyediaan data statistik hayati yang andal. Keberhasilan negara lain banyak didorong oleh digitalisasi, integrasi fasilitas kesehatan, serta penerapan insentif dan regulasi untuk mendorong pelaporan yang tepat waktu.
Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator PMK menyoroti pentingnya keterlibatan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengembangan dan pemanfaatan CRVS. Tantangan utama yang dihadapi antara lain perbedaan regulasi, persyaratan, dan prioritas sektoral, yang berdampak pada variasi definisi operasional dan kerap menghambat proses sinkronisasi data.
Di sisi lain, Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menerangkan ragam upaya Ditjen Dukcapil dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. Salah satunya melalui program layanan ‘jemput bola’ yang didukung oleh World Bank di 12 provinsi dengan tingkat kepemilikan dokumen yang masih rendah. Pada tahun ini, program tersebut dilaksanakan di 150 titik layanan.
Sebagai penutup, forum ini juga menghadirkan perspektif daerah. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Wonogiri berbagi praktik inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis kearifan lokal sebagai respons atas tantangan implementasi CRVS dan isu penuaan penduduk. Inovasi layanan berbasis desa, yaitu Desa Nyawiji Migunani, dinilai mampu memperluas jangkauan layanan, menekan biaya, serta memastikan setiap peristiwa penting penduduk tercatat tepat waktu.