Toto Pranoto : Optimisme Ekonomi di Periode II Pemerintahan Jokowi

Toto Pranoto : Optimisme Ekonomi di Periode II Pemerintahan Jokowi

Masa awal pemerintahanJokowi Jilid I ditandai den­gan optimisme tinggi atas prospek ekonomi. Target pertum­buhan ditetapkan di kisaran angka7%. Namun, kondisi faktor ekster­nal yang kuiang kondusif dan bu­tuhnya koordinasi yang lebih baikantar K/L dalam mendorong in­vestasi menyebabkan target terse­but belum tercapai.Secara rata­-rata pertumbuhan ekonomi dalam periode 2014-­2018 kurang lebih 5%. Laju per­tumbuhan ekspor sebesar 3,76% lebih rendah daripada laju per­tumbuhan impor sebesar 4,56%. Pembentukan PDB dari sektor in­vestasi relatif bertumbuh lambat sehingga perlu didorong tingkat konsumsi masyarakat untuk men­jamin bergeraknya pertumbuhan ekonomi. Laporan Bank Dunia pada September 2019 menunjukkan salah satu kelemahan yang harus diperbaiki Indonesia ialah ke­mampuan memperbaiki posisicurrent account deficit (CAD) den­gan meningkatkan FDI dan bukan mengandalkan portfolio invest­ment. Peningkatan FDI memerlukan perbaikan radikal pada sisi ke­mampuan meyakinkan investor bahwa kebijakan yang diambil bersifat kredibel yang mana In­donesia terbuka untuk bisnis,adanya kepastian hukum (certain­ty), tidak diskriminatif, sertaadanya disiplin terhadap imple­mentasi kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi Viet­nam yang mencapai rata­-rata 7% dalam 3 tahun terakhir merupakan buah dari reformasi ekonomi radikal yang memperkuat aspek kelembagaan dan penciptaan ik­lim bisnis yang kompetitif.Salah satu fokus pembangu­nan ekonomi era Jokowi jilid l ialah pembangunan infrastruktur. Kebi­jakan itu diambil dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi, yang mana peringkat infrastruktur Indonesia dalam peringkat WEF dianggap yang paling rendah jika dibandingkan dengan ­ukuran komponen lainnya, seperti be­sarnya pasar domestik, stabilitas makroekonomi, dan budaya bisnis yang dinamis. Belanja infrastruk­tur diharapkan akan mening­katkan konektivitas dan memicu daya saing antar daerah.Pada tahun 2019, anggararan belanja infrastruktur ialaih Rp420 triliun atau meningkat 157% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp l63 triliun. Manfaat pembangunan infrastruktur itu mulai terlihat dari meningkatnya statistik pertumbuhan angkutan penumpang dan barang lewat jalur darat­ laut­ udara yang rata­rata bertimbuh hampir 3%. Salah satu pelaku usaha yang men­dukung pemb angunan infrastruktur itu ialah perusahaan milik ne­gara. Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN (State Owned Enterprises) merupakan pelaku bisnis yang dominan dibanyak negara berkembang, ter­masuk di Indonesia. Meskipun ra­ta­-rata kinerja operasionalnya memprihatinkan. Namun, peran­nya dalam perekonomian masih sangat besar. Kebutuhan publik akan listrik, bahan bakar migas, airbersih, telekomunikasi, bahanpangan, serta perbankan sebagian besar masih dikerjakan BUMN.

BUMN Indonesia mengha­dapi kondisi laten lemahnya daya saing karena kondisi struktural yang dihadapi. Laporan PWC pa­da 2015 menunjukkan BUMN In­donesia menghadapi pareto con­dition yang mana dari total US­SI 1,8 miliar laba bersih keselu­ruhan BUMN di Indonesia yang jumlahnya diatas 100 perusahaan,hampir US$10,5 miliar laba bersih tersebut hanya disumbangkan 20 BUMN terbesar di Indonesia. Sampai dengan 2018, tren paretoitu tampaknya juga masih terjadipada BUMN di Indonesia.Pemerintahan Jokowi jilid per­Lama berusaha memperbaiki kele­mahan mendasar ini dengan mu­lai merealisasikan konsep sectoralholding company, sinergi BUMN, penyempurnaan sistem merit, tal­ent management, serta men­dorong lebih banyak BUMN go in­ternational. Di samping itu, jugafokus pada proses restrukturisasi BUMN yang masih bermasalah dan perbaikan tata kelola BUMN

Perbaikan ke Depan

Upaya perbaikan kinerja BU¬≠MN pada 5 tahun terakhir ini memi¬≠liki dampak signifikan terhadap pembangunan. Berbagai pem¬≠bangunan infrastruktur dasar, se¬≠perti jalan, jembatan, pelabuhan,dan bandar’ udara mengandalkan BUMN sebagai aktor utama.Demikian pula kontrubusi finan¬≠sial terhadap APBN (pajak¬≠ divi¬≠den) penyediaan lapangan kerjadan stimulus capex dalam meng¬≠gerakkan pembangunan ekono¬≠mi. BUMN telah berperan dalam reaktivasi rel kereta Jawa Barat sepanjang 178,8 km, LRT Palembang, LRT Jabodebek, serta merealisas¬≠ikan pembangunan dan pengop¬≠erasian tol baru sepanjang 782 km.Di laut, BUMN mendukung pen¬≠ingkatan konektivitas laut dengan pembangunan 27 pelabuhan baru dan 100 kapal pendukung tol laut BUMN juga telah membangun1 Oband ara baru guna mendukung konektivitas udara. Tidak hanyaitu, BUMN turut berperan dalam pembangunan infrastruktur telekomnnikasi di 458 kota/kabupat¬≠en serta mendukung pemerintah dalam meningkatkan rasio elektri¬≠fikasi hingga 97,2%.Besamya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruk¬≠tur terlihat dari capex BUMN yang meningkat sepanjang 2018, yakni Rp487 triliun, meningkat dari se¬≠belumnya Rp221 triliun pada 2015.Total aset BUMN pada akhir 2018 telah mencapai angka Rp8¬≠.092 triliun, naik signifikan dari ca¬≠paian 2015 lalu sebesar Rp5.760triliun.Sementara itu, total laba pada 2018 mencapai Rp l88 triliun dariposisi sebelumnya Rp l50 triliun pada 2015, Kontribusi BUMN ter¬≠hadap APBN pun melonjak men¬≠jadi Rp422 triliun, naik Rpl 19 tril¬≠iun jika dibandingkan dengan 2015 yang tercatat Rp303 triliun. Studi LM FEB UI (2019) me¬≠nunjukkan mulai membaiknya daya saing BUMN Indonesia (sam¬≠pel 20 BUMN Tbk) jika diband¬≠ingkan dengan Temasek dan Kha¬≠zanah untuk laporan keuangan pada 2018. Tingkat sales pada 2018 untuk Temasek ialah sekitar US¬≠$107 miliar, sedangkan 20 BUMNTbk sekitar US$53 miliar.Tingkat revenue growth 20.

BUMN Tbk ialah 15,8% atau lebih tinggi jika dibandingkan denganTemasek sebesar 10,4%. Dilihat dari indikator profit margin, terli­hat posisi BUMN Tbk bersaing (25,1 %) jika dibandingkan denganTemasek (27,5%) atau Khazanah yang mengalami kerugian. Ar­tinya, kemampuan 20 BUMN yang sudah Tbk relatif leruji meng­hadapi pesaing regional.Fakta itu sebetulnya bisa men­jadi indikator bahwa semakin banyak BUMN didorong menjadi Tbk maka daya saingnya ­akan meningkat. Di antara keberhasilan yangsudah tercapai terdapat bebe­rapa hal yang harus diperbaiki secara fundamental. Aspek pertama,menyangkut harmoni­sasi regu­lasi yang mengatur BUMN. le­mahnya daya saing BUMN diduga antara lain karena banyaknya per­aturan/UU yang mengekang .ke­cepatan pengambilan keputusan dalam bisnis yang bergerak sangat dinamik. Manajemen BUMN harus tiin­duk bukan saja pada UU PT atau yang mengatur industrinya. Na­mun, juga pada UU tentang Ke­uangan Negara, UU Tipikor, dan beberapa PP yang mengatur ten­tang: privatisasi BUMN, PMN, penggabungan & peleburan BUM­N, dan lainnya. Salah satu contoh masalah yang dianggap cukup mengganggu ialah dualisme terkait status BUMN sebagai aset negara yang dipisahkan (UU BU­MN) dan UU Keuangan Negara.Konsep business judgement rule perlu dipertegas untuk meng­hindari kegamangan direksi BU­MN dalam melakukan aksi korpo­rasi. (www.mediaindonesia.com).

 

Sumber : Toto Pranoto : Optimisme Ekonomi di Periode II Pemerintahan Jokowi

Media Indonesia, 30 Oktober 2019