A Collaborative Virtual Event between OPHI and FEB UI: Multidimensional Poverty in Indonesia During the Covid-19 Pandemic
Rifdah Khalisha – Humas FEB UI
DEPOK – (09/12/2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bersama dengan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) Universitas Oxford mengadakan acara virtual kolaborasi, dengan topik “Multidimensional Poverty in Indonesia During the Covid-19 Pandemic” pada Rabu, (9/12/2020).
Acara diawali sambutan dari Prof. Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia dan pidato utama dari Prof. Sabina Alkire, Direktur Oxford Poverty and Human Development Intiative (OPHI). Panelis dalam diskusi ini ialah Teguh Dartanto PH.D., Wakil Dekan I FEB UI, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Penasihat Senior Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas), dan Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec., pengajar FEB UI dan Mantan Menteri Keuangan RI. Acara dipandu oleh moderator, Putu Geniki L. Natih (OPHI).
Dalam sambutannya, Prof. Ari Kuncoro, selain mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Sabina Alkire dan para panelis, berharap acara ini dapat menjadi awal dari kerja sama antara OPHI Universitas Oxford dan FEB Universitas Indonesia yang akan semakin banyak kedepannya. Diskusi ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang pengentasan kemiskinan dan kebijakan untuk melindungi bagian paling rentan dari masyarakat Indonesia.
Prof. Ari menuturkan, “Pandemi telah mengubah hidup dan aktivitas manusia serta mengganggu perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan minus 5,62% persen pada triwulan II 2020 dan minus 3,49 persen pada triwulan III 2020. OPHI melaporkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 10 negara yang paling rentan terhadap COVID-19. Pengukuran kemiskinan multidimensi akan memberikan informasi akurat untuk membangun penilaian yang cepat guna mendukung pemerintah di tengah situasi pandemi.”
Prof. Sabina Alkire menjelaskan, “Berdasarkan fakta cepat Multidimensional Poverty Index (MPI) global 2020, 1,3 miliar orang miskin multidimensi, setengah dari mereka adalah anak-anak, dua pertiga tinggal di negara berpendapatan menengah, lebih dari 84% tinggal di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, lebih dari 84% tinggal di daerah pedesaan.”
Teguh Dartanto dalam materinya “Research Cluster on Poverty, Social Protection and Development Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Business UI” menyampaikan, “Indonesia masih berjuang menanggulangi Covid-19 dan tak pernah tahu kapan gelombang pertama mencapai puncaknya. Pandemi ini telah mengganggu seluruh aspek kehidupan manusia. Pengendalian dan penanggulangan infeksi Covid-19 akan menjadi kebijakan terpenting untuk pemulihan sosial ekonomi. Multidimensional Poverty Index dapat digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan dengan pendekatan yang lebih komprehensif.”
Menurut Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2020) 29,12 juta pekerja terkena dampak dari situasi pandemi. Selain itu, 5,4 juta orang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, banyak siswa tidak memiliki akses ke pendidikan dengan potensi kerugian belajar jangka panjang dan putus sekolah.
Dr. Vivi dalam materinya “The Effects of Covid-19 on Poverty and Policy Responses” menyampaikan bahwa pandemi telah berdampak pada ekonomi, lapangan kerja, kerentanan, dan kemiskinan. Kerentanan selama pandemi berkaitan dengan kesehatan akibat kehilangan pendapatan atau pekerjaan. Kini, kemiskinan meningkat lebih tinggi di daerah perkotaan.
“Rencana kerja pemerintah pada 2021 sebagai strategi pemulihan dari Covid-19 adalah percepatan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, infrastruktur, manajemen ketahanan bencana, sistem ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, sektor pendalaman keuangan, serta pemulihan industri dan perdagangan,” sambung Dr. Vivi.
Chatib Basri dalam “K-Shape Recovery” menjelaskan, “Covid-19 berdampak pada berbagai kelompok pendapatan berdasarkan profesi seperti pekerja, pengusaha, dan sektor informal. Yang dapat dilakukan di situasi saat ini adalah menjalankan program kartu pra kerja untuk membantu mengatasi krisis, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, mengidentifikasi kelas menengah bawah melalui catatan ponsel perusahaan telekomunikasi dan bank, mengidentifikasi individu paling membutuhkan dan rumah tangga paling terpukul oleh guncangan ekonomi, serta merancang kebijakan fiskal untuk fokus pada infrastruktur digital, investasi pendidikan dan pelatihan, dan akses kesehatan.” (hjtp)