Kuliah Umum PPIE FEB UI, Indonesia: Economic Outlook and Policy Priorities
Rifdah Khalisha – Humas FEB UI
DEPOK – (22/9/2021) Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi (PPIE) FEB UI bersama International Monetary Fund (IMF) mengadakan kuliah umum dengan topik “Indonesia: Economic Outlook and Policy Priorities” pada Rabu (22/9). Menghadirkan narasumber ternama, James P. Walsh (Senior Resident Representative for Indonesia – IMF).
Mengawali acara, James berbicara tentang International Monetary Fund (IMF), mendorong stabilitas keuangan internasional dan kerja sama moneter. IMF pun memberikan pengawasan, penyediaan pinjaman, dan pengembangan kapasitas untuk membantu berbagai negara dalam mempertahankan dan membangun ekonomi yang kuat.
Sementara Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor tertentu atau melaksanakan proyek spesifik.
Pada awalnya, Indonesia tercatat menjadi anggota World Bank dan IMF pada 15 April 1954. Kemitraan ini hanya terjalin selama lebih dari 60 tahun, sejalan dengan pasang surutnya hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Namun akhirnya, Indonesia kembali bergabung pada Februari 1967. Bahkan, Bank Indonesia mengadakan pembukaan Kantor Perwakilan Penduduk Indonesia.
James mengungkapkan bahwa dampak COVID-19 semakin nyata di beberapa wilayah, terutama negara berkembang. “Oleh karena itu, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, semula 4,3 persen (April 2021) menjadi 3,9 persen (Juli 2021) akibat lonjakan kasus COVID-19 di dunia, sedangkan realisasi vaksinasi di Indonesia masih relatif rendah daripada negara lain.”
Menurut IMF, setiap negara dapat melakukan beberapa hal untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memitigasi dampak pandemi COVID-19, yakni melonggarkan kebijakan ekspansi fiskal dan moneter untuk mengatur stabilitas sistem keuangan; mendorong pemerataan vaksinasi di seluruh penjuru negeri, bahkan IMF mendesak negara maju yang telah menginokulasi sekitar 40 persen dari populasi untuk berbagi surplus vaksin mereka dengan negara berkembang; menerapkan pertahanan 3 lapis; memperbaharui peraturan keuangan sehingga lebih fleksibel; serta memfokuskan respon fiskal pada dukungan kesehatan dan pendapatan.
Pembatasan berdampak signifikan terhadap ekonomi. Namun, pemerintah harus mampu mengambil tindakan tanggap untuk menekan penyebaran virus dan mengambil pembelajaran dari pembatasan selama pandemi. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak menurun.
James menjelaskan, “Dalam hal ekonomi, setiap negara sebaiknya membiarkan usaha kecil tetap beroperasi, meski kemungkinannya dapat menciptakan risiko penularan, tetapi usaha tersebut mampu memberikan dukungan ekonomi.”
“Selain itu, pemerintah dapat mengatasi hambatan adopsi teknologi digital, mendorong penggunaan layanan keuangan digital dalam transaksi pemerintah, dan memperkuat regulasi dan kerja sama antarlembaga untuk mengatasi tantangan di berbagai lini bisnis tradisional,” tandasnya.
