Studi Banding Mahasiswa MPKP ke Pemprov Jawa Barat untuk Kaji Perencanaan Transportasi dan Infrastruktur
Rifdah Khalisha – Humas FEB UI
BANDUNG – (9-10/11/2022) Dalam mendukung mata kuliah Ekonomi Perencanaan Kota dan Manajemen Infrastruktur Publik, sebanyak 15 mahasiswa penerima Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas 2021 pada Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (MPKP) FEB UI didampingi Sekretaris Program Studi MPKP Yohanna M.L. Gultom, Ph.D. dan Dosen Pengajar MPKP Dr. Christina Ruth Elisabeth L. Tobing, M.Si. melakukan studi banding ke Kantor Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, pada Rabu (9/11) dan Kamis (10/11). Mengawali studi lapangan ini, pada hari pertama mahasiswa MPKP mengunjungi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jawa Barat. Mahasiswa menyimak pemaparan Sekretaris Bappeda Jawa Barat Lufiandi, S.T., M.Sc. dan berdiskusi seputar perencanaan transportasi dan infrastruktur strategis di Jawa Barat.
Berpegang pada visi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi, Lufiandi mengenalkan bahwa pihaknya tengah berfokus pada 4 (empat) kebijakan pembangunan, yakni penuntasan prioritas pembangunan daerah melalui program Jabar Juara, penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan, percepatan pemulihan ekonomi, dan pencapaian target indikator makro pembangunan.
Saat ini, Bappeda menjalankan program strategis skala kewilayahan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden, di antaranya Kawasan Bodebekpunjur (Perpres No. 60/2020), Cekungan Bandung (Perpres No. 45/2018), Rebana (Perpres No. 87/2021), serta Jawa Barat Bagian Selatan (Perpres No. 87/2021).
Sementara pada sisi perencanaan transportasi, Pemprov Jawa Barat berupaya mewujudkan sebuah sistem transportasi umum ramah lingkungan dan berkelanjutan di Area Metropolitan Cekungan Bandung yang difokuskan kepada transportasi publik yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau.
Ia menerangkan, “Kami menyusun strategi peningkatan layanan pergerakan masyarakat perkotaan dengan pengembangan transportasi angkutan umum massal berbasis jalan Bus Rapid Transit (BRT) dan berbasi rel Light Rail Transit (LRT), seperti yang telah dilakukan lebih dulu oleh Ibukota Jakarta. Berdasarkan rencana pembangunan Bandung Better Urban Mobility 2031, BRT Bandung Raya akan beroperasi sekitar 2023 – 2031, sedangkan LRT pada 2027 – 2031.”
Hal ini pun sesuai dengan Amanat RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 bahwa pengembangan sistem transportasi massal di wilayah metropolitan dilakukan melalui pembangunan LRT atau MRT di 3 (tiga) wilayah metropolitan, yakni Metropolitan Bodebekarpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya, serta pengembangan BRT di wilayah perkotaan.
“Jika keduanya sudah rampung, maka perlu ada integrasi antar moda sebagai pendukung. Lalu, tidak boleh dilupakan pula peningkatan kapasitas jalan hingga penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda,” imbuhnya.
Membahas BRT Bandung Raya, Lufiandi mengungkapkan bahwa ada berbagai hambatan yang dialami, mulai dari kesulitan pengadaan lahan untuk pendukung BRT hingga kurangnya penanaman modal pada sektor infrastruktur sehingga mendorong kesenjangan di perkotaan. Kemudian, mengingat BRT merupakan proyek yang cukup masif dan nantinya akan beroperasi melalui 5 kabupaten/kota, tentu akan berhadapan dengan isu terkait dampak sosial dan pengelolaannya.
“Kami mencanangkan pembangunan perkeretaapian di wilayah perkotaan Bandung dengan 2 fase rute, koridor Utara – Selatan (17 stasiun dengan panjang 14,2 km) serta koridor Timur – Barat (16 stasiun dengan panjang 16,55 km) yang menghubungkan terminal bus antar kota Leuwipanjang dengan Stasiun Kereta Api Cepat Tegalluar,” ujarnya.
Selain itu, kereta cepat Bandung – Jakarta—tepatnya dari Stasiun Halim Jakarta ke Stasiun Tegalluar Bandung—baru saja uji coba dinamis untuk pertama kalinya. Lufiandi mengatakan, proyeksi pembangunan transportasi ini menarik karena berfokus pada kawasan Bandung Selatan yang akan jadi hub berbagai moda transportasi di Jawa Barat. Hingga kini, rencana peluncuran akan dilakukan pada akhir 2022.
Setelah transportasi darat, tak luput Pemprov Jawa Barat pun memerhatikan pembangunan infrastruktur transportasi laut Pelabuhan Patimban dan udara Bandara Internasional Kertajati.
Pelabuhan Patimban adalah sebuah pelabuhan baru yang dibangun di sisi utara Kabupaten Subang yang dicanangkan sebagai pelabuhan pelabuhan ekspor utama di Indonesia pada akhir masa pembangunan di 2027.
Nantinya, Kota Maritim Patimban termasuk kutub pertumbuhan penting dalam kawasan Rebana, dengan kapasitas penampungan 3,5 juta TEU pada akhir fase pertama dan 5.5 juta TEU pada akhir fase kedua masa pengembangannya.
Pemprov Jawa Barat ingin Bandara Kertajati sebagai pusat pengembangan primer wilayah dengan konektivitas berkecepatan tinggi yang terintegrasi dengan berbagai pilihan, seperti jalur logistik dari Pusat Kegiatan Industri dan Kota ke Pelabuhan Kargo dan Bandara. (ms)
