Kemenkeu Corpu Talk, “Menjaga Kelangsungan Ekonomi Indonesia dari Pandemi Covid-19”
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – (20/7/2020) Kolaborasi Pusdiklat Keuangan Umum bersama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, dan Bank Indonesia mengadakan Kemenkeu Corpu Talk secara daring, bertajuk “Menjaga Kelangsungan Ekonomi Indonesia dari Pandemi Covid-19: Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter”, pada Senin (20/7/2020).
Pembicara pada Kemenkeu Corpu Talk ialah Febrio Nathan Kacaribu, Ph.D., Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI dan Dosen FEB UI, Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sekaligus Alumni FEB UI, Dr. Muhamad Chatib Basri, Menteri Keuangan Periode 2013-2014 serta Staf Pengajar FEB UI, dengan host Dodi Septariza dan moderator Widjanarko Widyaiswara Utama. Acara ini dibuka oleh Rionald Silaban, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Febrio Nathan Kacaribu, sebagai pembicara pertama, memaparkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dalam biaya penanganan pandemi Covid-19 berjumlah Rp695,2 triliun yang dipergunakan untuk bidang kesehatan Rp87,55 triliun, pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp607,65 triliun. Bauran kebijakan moneter juga diterapkan untuk menurunkan suku bunga Bank Indonesia (BI), meningkatkan intensitas triple intervention, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM), memperluas jenis underlying transaction. Selain itu, kebijakan keuangan dipergunakan untuk relaksasi persyaratan kredit/pembiayaan/penyediaan dana bagi UMKM dan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM.
Realisasi penanganan Covid-19 dan program PEN adalah dengan mempercepat penyelesaian regulasi dan penyederhanaan administrasi, mempercepat implementasi program untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha, dan memperkuat komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran, pemanfaatan stimulus serta mendapatkan feedback. Good governance dalam implementasi program PEN dilakukan, seperti sinergi dengan para pengambil kebijakan, penerbitan dasar hukum dan revisi APBN, proses diskusi dan konsultasi dengan DPR, dan monitoring melalui gugus tugas khusus.
“Pemerintah bersinergi dengan BI untuk mendukung pembiayaan penanganan Covid-19 dan PEN dalam bentuk mekanisme burden sharing. Burden sharing diterapkan dengan menjaga integritas pasar melalui penerapan kaidah-kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, bersama tata kelola yang baik (akuntabel dan transparan). Anggaran yang digelontorkan, antara lain pembiayaan public goods Rp397,56 triliun, pembiayaan non-public goods Rp177,03 triliun, dan belanja non-public goods lainnya Rp328,87 triliun. Pengaturan burden sharing ini hanya untuk pembiayaan APBN tahun 2020,” ucap Febrio.
Arah kebijakan jangka menengah untuk 2021 yang dicanangkan pemerintah, yaitu upaya keluar dari middle income trap dengan menyelesaikan masalah fundamental (perbaikan produktivitas, peningkatan daya saing, kualitas SDM, tenaga kerja), akselerasi recovery dan penguatan reformasi (seperti kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dukungan industri, transfer ke daerah dan dana desa, perpajakan, dan penganggaran).
Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, sebagai pembicara kedua, menyampaikan bahwa koordinasi kebijakan dalam PEN dilakukan oleh BI dengan stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, penyediaan dana likuiditas, penurunan GWM dan pelonggaran kebijakan makroprudensial, serta sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Sementara, sampai dengan 14 Juli 2020, BI telah membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp36,69 triliun melalui skema lelang utama, greenshoe option dan private placement.
Keputusan Rapat Dewan Gubernur BI pada 15 – 16 Juli 2020, menurut Destry, fokus kebijakan adalah pada prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong PEN di masa pandemi. Langkah-langkah BI menerapkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar, akan terus di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, penekanan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah akan terus dilanjutkan.
Lanjut Destry, BI juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui mekanisme repo atau pembelian SBN yang dimiliki LPS. Di satu sisi, BI juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital, melalui kolaborasi antara bank dan fintech, untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan.
Muhamad Chatib Basri, sebagai pembicara ketiga, mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada kluster demografi, tampak data 3 kelompok pendapatan yang menginginkan new normal ditunda, yaitu kelompok pendapatan di bawah 1 juta (hanya 13%), kelompok pendapatan 2 juta (hanya 12%), dan di atas 4 juta berada di 24%. Jadi, kelompok pendapatan rendah menginginkan new normal harus dijalankan, namun kelompok pendapatan tinggi menginginkan tetap berada di rumah atau new normal ditunda. Selain itu, dari tingkat pendidikan, yaitu perguruan tinggi menginginkan new normal ditunda dan SD, SMP, SMA menginginkan new normal dijalankan.
Sementara, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) report menunjukkan bahwa 2 tahun dari sekarang, level global belum kembali ke level 2019. Artinya, bagi Indonesia, tidak semua sektor ekspor bisa digunakan sebagai sumber pendapatan. Selain itu, harga komoditas masih flat. “Maka, kita harus mulai dari permintaan atau fiskal. Ini sebabnya, burden sharing antara pemerintah dan BI sangat diharuskan. Saat ini, PEN diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap sektor riil dan finansial. Sehingga, kita bisa bangkit kembali pasca Covid-19,” tutup Chatib dalam sesi pemaparannya. (hjtp)
