Ari Kuncoro di Hot Economy, Berita Satu TV: Strategi Pemerintah dalam Persempit Kesenjangan Infrastruktur
Nino Eka Putra ~ Humas FEB UI
DEPOK – (24/8/2020) Kesenjangan infrastruktur di tanah air saat ini masih cukup dalam. Bank Dunia menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan dana hingga USD1,6 triliun atau sekitar Rp23.200 triliun untuk menutup kesenjangan infrastruktur di dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Ketidakseimbangan infrastruktur di Indonesia secara jangka panjang tidaklah merata. Di daerah Jawa tidak mungkin seluruhnya dibangun perkotaan, perlu adanya keseimbangan terhadap lahan seperti tata air, area hijau, pertanian, dan sebagainya. Dikaitkan dengan sejarah, Jawa sudah terjadi aglomerasi terlebih dahulu sejak zaman penjajahan Belanda, yang menjadi daya tarik kuat atau lumbung perekonomian.
“Infrastruktur mengikuti hukum aglomerasi, artinya tidak bisa menyebar begitu saja. Kita perlu memperhitungkan syarat-syarat penunjang pertumbuhan infrastruktur. Di luar Jawa, seperti Sulawesi bagian Selatan dan Utara, pembangunan infrastrukturnya perlu diefisiensikan guna mendukung daya dorong, tanpa harus membuat prosesnya terulang seperti halnya di Jawa. Jadi, kumpulkan kegiatan suatu daerah, sehingga infrastuktur menjadi efisien dan memperkuat daya tarik yang bisa menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah,” ucap Profesor Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia yang menjadi narasumber dalam acara Hot Economy Berita Satu TV “Persempit Kesenjangan Infrastruktur”, dipandu oleh Poppy Zeidra, pada Senin (24/8/2020).
Pemerintah mempunyai alternatif bekerjasama dengan pihak swasta dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah bisa mengatur APBN yang terbatas untuk beberapa daerah, selebihnya berasal dari dana swasta, sehingga jumlah keseluruhan infrastruktur yang bisa dibangun menjadi semakin merata dan meningkat. Di satu sisi, pemerintah harus memikirkan agar swasta bisa mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. “Seperti halnya, pembangunan tol langit sebagai infrastruktur fisik yang bisa memungkinkan UMKM masuk ke dalam suatu marketplace untuk menghemat biaya promosi dan informasi,” ungkap Ari.
“Strategi yang bisa diambil pemerintah terhadap keberlangsungan dan mengatasi kesenjangan infrastruktur di Indonesia adalah dengan tidak mendorong semuanya pada satu dorongan yang mengandalkan APBN saja, tetapi dengan cara jump start yang bisa menghasilkan anggaran di luar APBN. Itulah sebabnya, diperlukan semacam kejelian mengenai cara meletakkan investasi infrastruktur dengan menyeimbangkan pertumbuhan, kualitas hidup dan lingkungan, dan pemerataan pendapatan. Maka, perlunya kombinasi antara insentif (investasi untuk swasta), pasar berfungsi dengan baik (pelaku ekonomi), dan pengeluaran pemerintah,” demikian Ari menutup sesinya. (hjtp)
