Monthly Discussion LD FEB UI: Dampak JKN Terhadap Keluarga Berencana Masih Minim
DEPOK – (27/5/2022) Lembaga Demografi FEB UI memiliki program baru bertajuk diskusi dinamika kependudukan dengan beragam tema yang diselenggarakan setiap bulannya. Monthly discussion ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat jaringan antara para stakeholder, ahli kependudukan, dan para peneliti. Sesi pertama diskusi tersebut diadakan pada Jumat (27/5) dengan tema“The Effect of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) coverage on paying out-of-pocket (OOP) for family planning services in Indonesia”.
Dikusi ini bertujuan untuk menelisik lebih dalam apakah program JKN memengaruhi program keluarga berencana, baik itu mengurangi atau sebaliknya. Dr. Abdillah Ahsan selaku Kepala Lembaga Demografi FEB UI menekankan bahwa hal tersebut menjadi penting karena program Keluarga Berencana memiliki peran dalam mengawal transisi kependudukan ke depan. Forum diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Abdillah Ahsan, S.E., M.S.E. ini menghadirkan Nadhila Adani S.E., M.Sc. selaku analis ThinkWell Institute di bidang ekonomi.
Di awal diskusi, Nadhila Adani S.E., M.Sc. memaparkan beberapa data dan fakta terkait isu keluarga berencana di Indonesia. Dimulai dengan implementasi layanan Keluarga Berencana (KB), dipaparkan bahwa setelah JKN mulai diimplementasikan pada tahun 2014, layanan KB mulai dimasukkan sebagai manfaat promotif dan preventif. Sayangnya, program JKN dianggap masih belum optimal dalam meningkatkan cakupan pemanfaatan layanan KB.
Pembicara juga memaparkan terkait prevalensi penggunaan kontrasepsi modern dan prevalensi penggunaan KB pasca salin. Terkait dengan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern selama era JKN, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik, pil, dan implan. Selama era tersebut, mCPR wanita juga tergolong stagnan yaitu sekitar 57% dengan target RPJMN 2020 sebesar 61,8%. Pada isu prevalensi penggunaan KB pasca salin, selama era JKN terjadi peningkatan sekitar 7% prioritas menggunakan KB suntik, dan KB pasca salin paling banyak dilakukan di faskes pemerintah dibandingkan di praktek bidan.
Berdasarkan hasil estimasi efek JKN terhadap pengeluaran OOP, secara agregat JKN sudah cukup membantu. Masyarakat yang memiliki JKN mengeluarkan OOP 6% lebih kecil dibandingkan yang tidak memiliki JKN (dalam jangka pendek), dan efek JKN bagi peserta PBI juga dinilai menghemat 22% untuk metode jangka panjang dan bagi peserta non-PBI berhasil menghemat 2%. Kendati demikian, diungkapkan pula bahwa masih ada empat isu besar yang hingga kini masih melingkupi implementasi KB dalam program JKN yaitu terkait regulasi, pembiayaan, sosialisasi, dan kapasitas sumber daya manusia.
Berdasarkan temuan lapangan, Nadhila turut memaparkan beberapa isu yang masih melingkupi keterkaitan JKN dengan keluarga berencana, antara lain adalah perlu adanya klarifikasi yang dimulai dari tingkat nasional agar tidak terjadi misinterpretasi di tingkat daerah; perlu adanya sinkronisasi dana dari pusat BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dari BKKBN pusat ke daerah; perlu adanya penyediaan sumber daya OPD (Operasi Perangkat Daerah) untuk KB yang diwujudkan melalui sinergitas Program Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan KB; perlu adanya SDM (sumber daya manusia) khusus untuk menangani klaim ke BPJS Kesehatan; dan perlu adanya solusi penyelesaian terkait metode jangka panjang dan program KBPP (Keluarga Berencana Pasca Persalinan) yang hingga kini masih memiliki isu negatif.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi narahabung:
Finda Prafianti, S.Sos.
Corporate Secretary Lembaga Demografi FEB UI
corsec@ldfebui.org
08119692610