Kupas Enam Perdebatan di Ranah Kebijakan Moneter dan Fiskal, Sri Mulyani: Tidak Ada yang Benar atau Salah

Kupas Enam Perdebatan di Ranah Kebijakan Moneter dan Fiskal, Sri Mulyani: Tidak Ada yang Benar atau Salah

 

Haniifah Rihaddatul’aisy – Humas FEB UI

Depok, 31 Mei 2023 – Program studi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menggelar kuliah umum Pengantar Ekonomi 2 yang bertajuk ‘Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi’ pada Rabu (31/5/2023). Kuliah umum yang digelar di Balai Purnomo Prawiro, Kampus UI Depok ini diisi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Ph.D.

Melalui kuliah umum ini, Sri Mulyani membahas chapter ke-36 dari buku Principles of Economics: Six debates over Macroeconomic Policy besutan Gregory Mankiw. Pembahasan ini menitikberatkan pada perdebatan umum di ranah kebijakan moneter dan fiskal, realitanya yang terjadi di Indonesia, serta strategi yang perlu ditempuh oleh para pembuat kebijakan.

Sebagai pembuka, Sri Mulyani membahas mengenai langkah yang harus diambil pembuat kebijakan moneter dan fiskal guna menstabilisasi ekonomi negara. Menurut Sri Mulyani, pembuat kebijakan disarankan tidak memperburuk kondisi ekonomi dengan mengambil langkah dengan tergesa-gesa. Pasalnya, perekonomian negara secara alamiah akan memulih dengan sendirinya.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengupas opsi strategi untuk memulihkan resesi. “Ada dua cara memulihkan resesi, yaitu dengan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara masif, misal menaikkan gaji guru dan tenaga kesehatan (pada kasus COVID-19 silam), atau dengan memotong pajak perusahaan. Kendati demikian, membelanjakan APBN dinilai sebagai strategi tepat. Pasalnya, aktivitas belanja akan mempengaruhi agregat demand secara langsung,” papar Sri Mulyani.

Selanjutnya, Sri Mulyani juga membahas, sebaiknya negara tidak perlu menyeimbangkan anggaran. Pasalnya, anggaran bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menyehatkan kondisi ekonomi.

“Kendati demikian, perdebatan di ranah kebijakan moneter dan fiskal tidak memiliki jawaban benar maupun salah, karena kebijakan bersifat kekuasaan, bukanlah suatu keharusan,” tutup Sri Mulyani.